Komisi D DPRD Jatim Desak Pemkab Jember Terbitkan SK Kekeringan untuk Percepat Bantuan Infrastruktur Air Bersih

SURABAYA (Lentera) – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Satib mendesak Pemerintah Kabupaten Jember segera menerbitkan surat keputusan (SK) kekeringan sebagai dasar pengajuan pembangunan infrastruktur air bersih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Satib, langkah tersebut penting untuk memperkuat penanganan krisis air bersih, terutama di wilayah yang rawan mengalami kekeringan saat musim kemarau panjang.

“Tak hanya itu, saya juga mendorong agar pemkab menerbitkan SK kekeringan yang nantinya bisa kita pakai sebagai dasar mengajukan untuk pengadaan infrastruktur air bersih di pemprop jatim,” ungkap Satib saat dikonfirmasi, Kamis (27/08/2026).

Politisi Gerindra tersebut juga mendesak Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten segera mengambil tindakan taktis untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia meminta distribusi bantuan tidak hanya terpusat, tetapi menjangkau kantong-kantong permukiman warga, termasuk di Kecamatan Patrang dan sekitarnya.

“Persoalan krisis air bersih ini tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat. Kami di Komisi D DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim untuk bergerak cepat menyuplai bantuan air bersih, tidak hanya secara terpusat, tetapi juga menjangkau kantong-kantong permukiman warga yang kesulitan air, termasuk di wilayah Jember seperti Patrang dan sekitarnya,” ujarnya.

Satib mengatakan Pemkab Jember perlu melakukan mitigasi menyeluruh terhadap daerah rawan kekeringan. Pemetaan wilayah terdampak diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi berlanjut pada penyediaan infrastruktur air bersih.

Ia menambahkan, status darurat kekeringan di sejumlah daerah menuntut kesiapsiagaan penuh instansi terkait, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), PDAM, hingga dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Distribusi air bersih melalui truk tangki, menurut Satib, juga perlu dijadwalkan secara berkala agar masyarakat tetap memperoleh air untuk kebutuhan minum dan keperluan sehari-hari.

Di sisi lain, Satib menilai penanganan krisis air bersih membutuhkan solusi jangka panjang. Pembangunan sumur bor, pipanisasi dari sumber mata air, serta perbaikan sistem drainase dan irigasi di wilayah dataran tinggi dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air secara berkelanjutan.

“Koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus bahu-membahu menuntaskan persoalan ini agar warga yang terdampak di Jember bisa segera mendapatkan solusi nyata,” pungkasnya. (*)

Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi