19 Daerah di Jatim Darurat Kekeringan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Desak Pemerintah Mengubah Pola Penanganan

SURABAYA (Lentera) – Sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan hingga awal Agustus 2026. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah mengubah pola penanganan kekeringan dari respons darurat menjadi mitigasi yang berkelanjutan.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Eddy Paripurna, mengungkapkan kekeringan yang terjadi berulang di sejumlah wilayah menunjukkan perlunya evaluasi terhadap tata kelola sumber daya air. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Pasuruan.

Sejumlah desa di Kecamatan Lumbang, seperti Watulumbung, Karangjati, Cukurguling, Pancur, dan Bulukandang, disebut hampir setiap tahun menghadapi persoalan krisis air bersih.

“Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan masalah kekeringan secara tuntas. Kalau terus berulang, berarti ada yang salah dalam tata kelola penanganannya,” ungkap Eddy, Sabtu (08/08/2026).

Menurut Eddy, distribusi air bersih yang selama ini dilakukan pemerintah hanya menjadi langkah reaktif. Pola tersebut dinilai tidak cukup untuk menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrem.

“Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah hanya sibuk mengirim tangki air. Negara harus hadir dengan solusi yang menyelesaikan persoalan dari hulunya, bukan sekadar memadamkan keadaan darurat,” ujar mantan Wakil Bupati Pasuruan ini.

Anggota Komisi D DPRD Jatim itu meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil peran lebih besar dalam menangani wilayah yang mengalami kekeringan berulang. Menurutnya, persoalan kekeringan di Pasuruan dan sejumlah daerah lainnya telah melampaui kapasitas pemerintah kabupaten sehingga membutuhkan intervensi pemerintah provinsi.

“Pemprov harus turun tangan. Harus ada kebijakan yang serius, agar persoalan kekeringan di beberapa wilayah di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani. Jangan biarkan masyarakat menjadi langganan krisis air setiap tahun,” pintanya.

Ancaman kekeringan tahun ini juga berlangsung di tengah peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai fenomena Strong El Nino. Fenomena tersebut memiliki peluang sekitar 98 persen untuk bertahan dan berpotensi meningkat menjadi Very Strong El Nino.

Oceanic Nino Index (ONI) tercatat mencapai +1,59 derajat Celsius. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang, penurunan curah hujan, krisis air bersih, gagal panen, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Eddy mengatakan kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengubah paradigma penanganan bencana kekeringan. Kebijakan, menurutnya, tidak boleh hanya berorientasi pada respons darurat.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim mengintegrasikan mitigasi lintas sektor dengan melibatkan BPBD, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BMKG, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

Selain mempercepat distribusi air bersih bagi wilayah terdampak, Eddy mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, sumur dalam, jaringan irigasi, pompanisasi, serta konservasi daerah tangkapan air.

Pemerintah juga didorong memperkuat sistem peringatan dini berbasis data BMKG hingga tingkat desa.

Di sektor pertanian, Eddy meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi sebelum terjadi gagal panen. Penyesuaian pola tanam, penyediaan pompa irigasi, bantuan sarana produksi, serta perlindungan bagi petani dinilai perlu dipersiapkan sejak awal untuk menekan dampak El Nino terhadap ketahanan pangan.

“Kekeringan bukan lagi persoalan cuaca semata, tetapi sudah menjadi tantangan tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus berani berinvestasi pada infrastruktur sumber daya air dan sistem mitigasi yang berkelanjutan. Jangan sampai rakyat hanya mendapat perhatian ketika tangki air datang, tetapi dilupakan setelah musim hujan tiba,” pungkas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Pasuruan-Probolinggo ini. (*)

Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi