Wali Kota Malang Tegaskan Penanganan Longsor di Jembatan Embong Brantas Butuh Koordinasi Pusat

MALANG (Lentera) - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan penanganan longsor pada sebagian trotoar Jembatan Embong Brantas, Jalan Gatot Subroto membutuhkan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat.

Kerusakan yang terjadi, pada Minggu (23/11/2025) itu disebut berkaitan dengan kewenangan jalan nasional dan kondisi teknis, yang harus dibahas bersama sejumlah instansi terkait.

Wahyu menjelaskan, pihaknya bersama perwakilan Dirjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali dari Kementerian PU, telah meninjau lokasi untuk melihat dampak longsor secara langsung.

"Jembatan ini kewenangannya pusat, jalan nasional. Ini memang harus ada permasalahan-permasalahan yang harus dibenahi," ujarnya, ditemui usai peninjauan, Senin (24/11/2025).

Menurut Wahyu, persoalan bermula setelah pengaspalan ulang di kawasan tersebut menjadikan posisi trotoar sejajar dengan permukaan jalan. Kondisi itu, ditambah tingginya intensitas hujan, membuat warga membangun tembok pembatas secara swadaya untuk mencegah air masuk ke permukiman.

Selain itu, BBPJN telah membangun bak kontrol yang mengalirkan air langsung ke Sungai Brantas. Namun, struktur tanah di sisi timur jembatan berbeda dengan sisi barat yang sudah memiliki plengsengan. Sisi yang longsor diketahui tidak memiliki dinding penahan, hanya berupa tanah, sehingga rentan tergerus air dan beban kendaraan.

"Arus lalu lintas di sini sangat tinggi. Intensitas hujan juga tinggi, akhirnya mempengaruhi kekuatan trotoar, karena di bawahnya bukan plengsengan," kata Wahyu.

Atas dasar itu, ia menilai penanganan persoalan tersebut harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Wahyu menyebut, dirinya akan berkomunikasi dengan Kementerian PU untuk membahas langkah-langkah penanganan yang diperlukan.

"Kami juga sudah janjian dengan Kementerian PU, kami akan menjelaskan terkait masalah tersebut. Banyak hal yang harus kami selesaikan," tegasnya.

Wahyu juga menyampaikan, BBPJN telah siap melakukan perbaikan dalam waktu dekat. Target perbaikan diperkirakan berlangsung dalam rentang satu hingga dua minggu agar potensi longsor lanjutan dapat dicegah.

Ditambahkannya, penanganan jangka panjang tidak hanya menyentuh infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan status lahan. Kawasan di bawah jembatan diketahui merupakan milik PT KAI, sehingga diperlukan duduk bersama antara Pemkot, BBPJN, Kementerian PU, dan KAI.

"Kami ingin duduk bersama menyelesaikan hal tersebut, termasuk bagaimana penyelesaian nanti oleh Kementerian PU," tuturnya.

Di sisi lain, jumlah rumah warga yang terdampak longsor cukup banyak, yakni sebanyak 22 rumah. Wahyu memastikan, masyarakat terdampak telah mendapatkan bantuan dari BNPB, BPBD Kota Malang, Baznas, Dinas PUPRPKP Kota Malang.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.6 BBPJN Jawa Timur–Bali, Reza Maulana Hermawan menjelaskan penanganan darurat telah dilakukan sejak, Minggu (24/11/2025). Tindakan itu meliputi pemasangan terpal dan bantalan pasir, serta rencana pemasangan cerucuk untuk mencegah longsor susulan.

Reza memastikan, kerusakan terjadi pada bagian oprit jalan, bukan pada struktur utama jembatan. Pagar jembatan yang kropos juga akan diperbaiki pada titik yang terdampak.

"Kami berharap paling cepat 1 minggu ini, paling lama 2 minggu," pungkasnya.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais