SURABAYA (Lentera) – Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur menyoroti perubahan bentuk hukum PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Juru Bicara Fraksi Gerindra, Hermin, menekankan bahwa transformasi tersebut harus dibarengi penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola yang transparan, serta keberpihakan nyata terhadap sektor UMKM, koperasi, dan pertanian.
“Perubahan nomenklatur harus diikuti dengan penguatan kelembagaan dan tata kelola yang bersih. Keberpihakan kepada pelaku UMKM, koperasi, dan sektor pertanian harus menjadi roh utama Jamkrida,” ujar Hermin, Kamis (9/10/2025).
Hermin menegaskan pentingnya pengawasan dan profesionalisme dalam pengelolaan Jamkrida Jatim, termasuk dalam proses rekrutmen direksi dan komisaris. Ia meminta agar posisi strategis tersebut tidak dijadikan ajang bagi-bagi jabatan politik, melainkan diisi oleh figur berkompeten dan berintegritas tinggi.
“Fraksi Gerindra tidak ingin Jamkrida Jatim menjadi sekadar tempat penempatan jabatan, melainkan motor penggerak pembiayaan produktif bagi ekonomi rakyat,” tegasnya.
Gerindra juga mendesak adanya transparansi kinerja dan akuntabilitas publik. Menurut Hermin, laporan kinerja Jamkrida Jatim harus disampaikan secara berkala kepada DPRD serta dapat diakses masyarakat luas.
“Hanya dengan transparansi, kepercayaan publik bisa tumbuh dan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan awal,” imbuhnya.
Selama masa transisi menuju bentuk hukum baru, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan layanan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi tetap berjalan optimal, tanpa hambatan administratif akibat perubahan status badan hukum tersebut.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
.jpg)
