SURABAYA (Lentera) – Kondisi sejumlah halte transportasi publik di Surabaya yang belum dilengkapi fasilitas memadai mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah.
Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak hanya membenahi fasilitas halte, tetapi juga membuka peluang investasi bagi pihak ketiga agar pengembangannya tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Laila menilai, sebagian besar halte di Surabaya belum memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Fasilitas pelindung dari panas dan hujan, tempat duduk, hingga papan informasi rute dan jadwal kedatangan kendaraan belum tersedia secara merata.
Beberapa halte yang dinilai cukup representatif berada di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jalan Darmo, dan Kaliasin. Sementara itu, banyak titik pemberhentian lainnya masih berupa bus stop sederhana. Bahkan, halte di seberang Kebun Binatang Surabaya (KBS) dinilai belum ideal.
"Peneduh panas atau pelindung hujan nyaris sulit dinikmati di halte sebagian besar Surabaya. Ada beberapa memang cukup nyaman dan bagus," kata Laila, Selasa (3/11/2026).
Politisi PKB ini mengatakan, halte bukan sekadar tempat naik dan turun penumpang. Keberadaannya menjadi bagian penting dari pelayanan transportasi publik sehingga harus memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat.
Selain tempat duduk dan atap pelindung, halte juga perlu dilengkapi informasi rute, jadwal kedatangan bus, serta armada yang beroperasi.
"Meski sudah ada aplikasi untuk angkutan publik di Surabaya (Gobis), informasi seputar jadwal kedatangan bus dan jalur harus ditampilkan di setiap halte," ujarnya.
Di tengah kebutuhan pembenahan tersebut, Laila menawarkan solusi melalui keterlibatan dunia usaha. Ia mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya membuka peluang bagi BUMN, perusahaan swasta, dan korporasi untuk berinvestasi dalam pembangunan maupun penataan halte.
Menurutnya, halte memiliki potensi ekonomi karena menjadi ruang publik yang setiap hari didatangi calon penumpang. Dengan jumlah pengguna transportasi umum mencapai jutaan orang setiap tahun, fasilitas tersebut dapat menjadi media promosi bagi berbagai perusahaan.
Skemanya bisa melalui penamaan halte atau naming rights, pemasangan identitas merek, hingga penyediaan ruang iklan. Bahkan, pihak ketiga dapat membangun halte secara utuh dengan desain sesuai identitas perusahaan, selama tetap mengikuti ketentuan pemerintah.
"Dishub harus menjual halte itu untuk menjadi langkah memonetisasi halte. Ada jutaan penumpang setiap tahun. Ini pasar potensial untuk iklan demi peningkatan brand produk apa pun," kata Laila.
Laila mengingatkan agar prosedur kerja sama dibuat sederhana dan tidak berbelit-belit. Kemudahan birokrasi dinilai penting untuk menarik minat perusahaan agar bersedia terlibat dalam pengembangan fasilitas transportasi publik.
"Saya mendorong dilakukan inovasi dalam pengembangan transportasi publik. Sudah saatnya jangan bergantung pada APBD dalam pembangunan fasilitas publik," tambahnya.
Sejumlah halte di Surabaya telah melibatkan pihak ketiga, di antaranya Halte XL di kawasan Basuki Rahmat dan Halte Bank Jatim di Kaliasin. Menurut Laila, pola kolaborasi tersebut perlu diperluas ke titik-titik pemberhentian lainnya.
Selain halte, peluang kerja sama periklanan juga bisa diterapkan pada armada Suroboyo Bus dan Wira Wiri. Pemasangan iklan pada badan kendaraan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan sekaligus memberikan ruang promosi bagi perusahaan.
Laila menilai, pembenahan fasilitas halte semakin mendesak seiring pengembangan transportasi publik di Surabaya. Kehadiran Suroboyo Bus dan angkutan pengumpan Wira Wiri menjadi alternatif mobilitas masyarakat.
Bahkan, Pemkot Surabaya telah menambah 18 unit minibus untuk layanan Wira Wiri guna memperluas jangkauan transportasi publik.
Berdasarkan data yang disampaikan Dishub Surabaya, armada transportasi umum di Kota Pahlawan berjumlah 107 unit. Sementara itu, terdapat lebih dari 70 halte dan 838 bus stop yang menjadi titik pemberhentian penumpang.
Menurut Laila, penambahan armada harus diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung. Sebab, pelayanan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh jumlah kendaraan, tetapi juga kenyamanan masyarakat sejak menunggu hingga mencapai tujuan.
Meningkatnya penggunaan Suroboyo Bus dan Wira Wiri juga menjadi peluang untuk menarik keterlibatan sektor swasta. Data jumlah penumpang dan titik pemberhentian, menurutnya, dapat menjadi modal bagi Pemkot Surabaya untuk menawarkan kerja sama kepada calon mitra.
"Kami berharap Pemkot Surabaya mulai mengembangkan pola pembiayaan alternatif melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Dengan demikian, pembenahan halte dapat berjalan berkelanjutan tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah," tutupnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
