Resmikan Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang, Kapolri: Buruh Bisa Adukan PHK hingga Pesangon

JOMBANG (Lentera) – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan desk ketenagakerjaan tingkat kewilayahan di Mapolres Jombang, Sabtu (17/10/2026).

Peresmian yang dipusatkan di Jombang tersebut menjadi bagian dari peluncuran serentak Desk Ketenagakerjaan di 35 satuan kewilayahan yang tersebar di 14 kepolisian daerah (Polda) untuk memperluas akses keadilan dan perlindungan hak pekerja di Indonesia.

Desk Ketenagakerjaan di tingkat kepolisian resor (Polres) ini ditujukan untuk mempermudah buruh menyampaikan pengaduan terkait persoalan hubungan industrial, terutama pemutusan hubungan kerja (PHK), pembayaran pesangon, dan sengketa upah.

Dalam peresmian tersebut, Kapolri didampingi Penasihat Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.

Hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.

Kedatangan Kapolri bersama rombongan disambut meriah di Polres Jombang. Setibanya di gerbang, Jenderal Suyudi menerima pengalungan bunga melati sebelum diantar oleh dua penari ‘cucu lampah’ menuju lokasi kegiatan.

Sebelum meresmikan Desk Ketenagakerjaan, Kapolri meninjau kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan Polda Jawa Timur. Kegiatan tersebut meliputi pembagian 1.000 paket sembako kepada buruh serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi pekerja.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita di depan Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ruangan pelayanan.

Kapolri juga bertemu dengan para buruh untuk menyampaikan pentingnya keberadaan Desk Ketenagakerjaan dalam membantu penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

Dalam konferensi pers, Kapolri Jenderal Suyudi menjelaskan bahwa pembentukan Desk Ketenagakerjaan di tingkat kewilayahan merupakan langkah Polri untuk memperkuat pelayanan kepada pekerja.

Peluncuran serentak di 35 satuan kewilayahan pada 14 Polda diharapkan membuat akses pengaduan semakin dekat dengan masyarakat.

“Ini merupakan langkah strategis, bukti nyata komitmen kita dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia,” ujar Kapolri Jenderal Suyudi.

Menurut Suyudi, Desk Ketenagakerjaan menjadi wujud kehadiran negara dalam menyediakan pusat pelayanan terpadu bagi pekerja. Polri memfokuskan layanan konsultasi dan penanganan pengaduan, khususnya persoalan PHK, pesangon, serta sengketa upah.

“Juga perlu diketahui sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026, Polri telah berhasil memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja serta membantu Des Ketenagakerjaan Polri di tingkat polres,” lanjutnya.

Selain memfasilitasi pekerja untuk kembali bekerja, Polri mencatat pemenuhan hak pekerja dengan total nilai mencapai Rp70,28 miliar.

Kapolri menilai capaian tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi serikat pekerja.

Ia menegaskan sinergi berbagai pihak diperlukan agar perlindungan hak pekerja dapat berjalan seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha.

Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang dan satuan kewilayahan lainnya diharapkan menjadi model pengembangan layanan serupa di berbagai daerah di Indonesia.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kapolri dalam merealisasikan pembentukan Desk Ketenagakerjaan di tingkat Polres.

Ia mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai layanan tersebut dengan Kapolri baru berlangsung sekitar satu minggu sebelumnya.

Menurut Andi Gani, persiapan hingga peresmian dapat dilakukan dalam waktu delapan hari. Ia berharap kehadiran Desk Ketenagakerjaan semakin memperkuat hubungan antara Polri dan kalangan buruh.

“Kami punya harapan besar sinergitas Polri dan buruh pasti akan tetap terjaga di bawah kepemimpinan Pak Kapolri,” katanya.

Andi Gani juga menyampaikan bahwa KSPSI bersama Kapolri dan rombongan akan mengunjungi Museum Ibu Marsinah, yang berkaitan dengan perjuangan buruh dan telah diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada tahun sebelumnya.

Ia menilai Desk Ketenagakerjaan dapat menjadi sarana penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

Andi Gani mencontohkan kasus yang sebelumnya mangkrak selama lima hingga enam tahun, tetapi dapat diselesaikan dalam waktu tujuh hingga delapan hari melalui Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.

Dengan peresmian Desk Ketenagakerjaan di Jombang dan peluncuran serentak di 35 satuan kewilayahan pada 14 Polda, Polri berharap pekerja memiliki akses yang lebih luas untuk melaporkan dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan.

Kehadiran layanan ini diharapkan mempercepat penanganan pengaduan, membantu pemenuhan hak buruh sesuai ketentuan, serta mendukung terciptanya hubungan industrial yang adil.

Reporter: Sutono Abdillah|Editor: Arifin BH