JAKARTA (Lentera) -Pemerintah menyiapkan pendekatan yang lebih terpadu untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut yang berulang kali terbakar. Upaya tersebut mencakup koordinasi lintas lembaga, pemetaan wilayah kritis, pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi risiko kebakaran, hingga pelibatan akademisi dalam pemulihan ekosistem.
Langkah itu mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada Kamis (15/10/2026).
Kedua lembaga memiliki peran yang saling berkaitan dalam penanganan karhutla. BNPB berfokus pada koordinasi penanggulangan bencana dan respons darurat, sedangkan BPGMN diarahkan untuk memperkuat perlindungan serta pemulihan ekosistem gambut dan mangrove.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi menegaskan penanganan bencana tidak dapat hanya mengandalkan satu lembaga. Pemerintah membutuhkan koordinasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat agar penanganan berjalan cepat dan terpadu.
"Tentu. Tadi saya bilang, rope analogy. Jadi, kita harus berkoordinasi dengan semua pihak, badan, kementerian, dan lembaga yang ada," ujarnya seusai menghadiri pelantikan pejabat pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kristomei menargetkan respons terhadap karhutla dilakukan secepat mungkin untuk menekan dampak terhadap masyarakat. Menurutnya, penanganan bencana harus dihitung dalam hitungan menit, bukan jam.
"Ya, targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jangan sampai rakyat terus terdampak. Karena itu, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus responsif. Hitungannya bukan jam, melainkan menit," katanya.
Dia menyatakan akan melakukan konsolidasi internal sekaligus mempercepat penanganan bencana yang sedang berlangsung. Selain karhutla, BNPB juga memprioritaskan penanganan banjir dan erupsi gunung berapi.
Petakan 500 kawasan gambut
Di sisi pencegahan, BPGMN menyiapkan pemetaan sekitar 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) untuk mengidentifikasi kawasan kritis yang menjadi prioritas pemulihan. Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi setiap kawasan, termasuk wilayah yang rusak dan berulang kali mengalami kebakaran.
Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko mengatakan pendekatan itu diperlukan untuk menyusun prioritas penanganan berdasarkan tingkat kekritisan kawasan.
"Ada sekitar 500-an Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang akan kita petakan. Seperti daerah aliran sungai (DAS) yang memiliki kategori kritis dan sangat kritis, KHG juga akan kita petakan," ujarnya, mengutip Bisnis.
Pemerintah menargetkan penurunan kejadian kebakaran secara bertahap, terutama di kawasan yang berulang kali terbakar. Namun, Satyawan menegaskan arahan Presiden lebih luas, yakni menghentikan kebakaran gambut di seluruh Indonesia.
"Arahan Presiden adalah tidak ada lagi kebakaran di gambut. Tentu saja, targetnya untuk seluruh Indonesia," katanya.
BPGMN juga akan melibatkan tenaga profesional dan akademisi dari berbagai bidang untuk memperkuat pengelolaan ekosistem. Keahlian yang dibutuhkan meliputi hidrologi gambut, revegetasi, serta sosial ekonomi.
Menurut Satyawan, dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan untuk memodelkan kondisi gambut, memperkirakan waktu dan lokasi pengeringan, serta memetakan risiko kebakaran. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan wilayah yang perlu mendapat intervensi lebih awal.
Pendekatan berbasis sains menjadi penting karena kebakaran gambut tidak cukup ditangani melalui pemadaman ketika api telah muncul. Kondisi hidrologis lahan perlu dijaga agar gambut tidak terlalu kering dan mudah terbakar.
Wakil Kepala BPGMN Sriyanto mengatakan teknologi informasi juga akan dimanfaatkan untuk mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin. Dia berharap sistem yang dikembangkan dapat membantu memprediksi risiko hingga tiga hari sebelumnya, meskipun belum dapat memastikan kemampuan tersebut tersedia untuk seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah muka air gambut yang berada di bawah 40 sentimeter. Informasi pemantauan tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah mitigasi, termasuk pembangunan sekat kanal guna menjaga kelembapan lahan.
Teknologi juga diharapkan membantu pemetaan dampak karhutla terhadap masyarakat, mulai dari kebutuhan evakuasi hingga penentuan lokasi dan jalur aman ketika risiko kebakaran meningkat.
Sinkronisasi data
Penguatan pencegahan juga membutuhkan data yang akurat. BNPB berencana mengecek kembali data karhutla dan membandingkannya dengan hasil pemantauan satelit NASA untuk memastikan informasi yang digunakan dalam penanganan di lapangan dapat diverifikasi.
Perbandingan data menjadi bagian penting dalam menentukan lokasi prioritas dan mengevaluasi perkembangan kebakaran. Meski demikian, hasil pengamatan satelit tetap perlu dibaca sesuai indikator dan metode pemantauannya, serta diselaraskan dengan kondisi di lapangan.
Di tengah upaya tersebut, koordinasi antara BNPB dan BPGMN menjadi penting agar informasi risiko, langkah pemulihan, serta kebutuhan respons darurat dapat terhubung. Pemetaan kawasan kritis dapat membantu menentukan lokasi pencegahan, sedangkan BNPB mengoordinasikan respons ketika kebakaran berkembang menjadi bencana yang membutuhkan penanganan segera.
BPGMN juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam perlindungan ekosistem. Sriyanto menilai praktik pembakaran lahan untuk pertanian atau perkebunan perlu diatasi melalui penyuluhan dan pendampingan, sekaligus menyediakan pilihan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik lingkungan.
Di kawasan gambut, pemerintah akan mendorong pengembangan komoditas yang sesuai, seperti sagu dan jelutung. Satyawan menilai pemanfaatan komoditas tersebut dapat memberi manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kebutuhan menjaga ekosistem.
"Masyarakat harus langsung merasakan manfaat ekonomi dari penanaman sagu di lahan gambut. Selain itu, ada jelutung yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku permen karet," kata Sriyanto.
Penanganan karhutla tidak hanya bertumpu pada kecepatan pemadaman, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mencegah lahan menjadi rentan terbakar.
Tantangannya adalah memastikan koordinasi antarlembaga, pemanfaatan data, pemulihan gambut, dan keterlibatan masyarakat berjalan beriringan agar target menghentikan kebakaran gambut dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
