MALANG (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menargetkan intervensi terhadap 14.565 Anak Tidak Sekolah (ATS) pada 2027 melalui program pendidikan kesetaraan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Malang, Sanusi, menyebut langkah ini menjadi bagian dari upaya mengatasi persoalan pendidikan di Kabupaten Malang yang masih memiliki hampir sekitar 32.000 ATS dari total penduduk 2,65 juta jiwa.
"Kabupaten Malang masih menghadapi tantangan serius berupa sekitar 32.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) dari total penduduk sekitar 2,65 juta jiwa. Maka peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan upaya memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara," ujar Sanusi, dikutip pada Kamis (15/10/2026).
Ia menegaskan pendidikan yang berkualitas tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak. Karena itu, keterbatasan ekonomi maupun persoalan lain tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan.
"Pendidikan yang berkualitas juga diukur dari sejauh mana setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara. Berangkat dari prinsip tersebut, Pemkab berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan, memperkuat kualitas pembelajaran, serta mewujudkan keadilan pembiayaan pendidikan bagi seluruh masyarakat," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Malang menyiapkan program pendidikan kesetaraan dengan target intervensi 14.565 ATS pada 2027. Program yang dibiayai APBD tersebut diharapkan dapat membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang belum menempuh pendidikan formal maupun mereka yang terpaksa berhenti sekolah.
Lebih lanjut, untuk memastikan program tersebut tepat sasaran, Pemkab Malang juga menyiapkan pemutakhiran dan validasi data ATS secara by name by address. Dalam pembahasan Ranperda APBD 2027 pada September 2026, pemerintah daerah menyebut terdapat sekitar 31.677 ATS yang datanya perlu diperbarui dan diverifikasi.
"Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penyusunan skema belanja untuk mengembalikan anak ke pendidikan formal maupun kesetaraan, sekaligus mencegah munculnya ATS baru," kata Sanusi.
Penanganan ATS, sambungnya, juga perlu mempertimbangkan beragam penyebab anak tidak mengakses pendidikan. Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang sebelumnya telah mengidentifikasi faktor ekonomi, persoalan keluarga, rendahnya motivasi belajar, perundungan, serta pilihan untuk bekerja atau menikah sebagai sejumlah faktor yang melatarbelakangi persoalan tersebut.
Karena itu, pemetaan berdasarkan identitas, usia, jenjang pendidikan, dan penyebab anak tidak bersekolah diperlukan agar intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak.
Sementara itu, Pemkab Malang juga telah menjalankan program bantuan pendidikan bagi anak tidak sekolah melalui jalur pendidikan kesetaraan.
Pada 2025, sebanyak 454 anak dilaporkan menerima bantuan sebesar Rp1,2 juta per anak melalui 50 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Program tersebut memberikan kesempatan bagi anak untuk melanjutkan pendidikan melalui Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.
Selain memperluas akses melalui pendidikan kesetaraan, Sanusi menyebut, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dalam APBD Tahun Anggaran 2026 saja, anggaran pendidikan mencapai Rp1,568 triliun atau sekitar 33 persen dari total APBD.
"Alokasi tersebut melampaui ketentuan minimal belanja pendidikan sebesar 20 persen," paparnya.
"Kami berharap berbagai program tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus membekali peserta didik dengan keterampilan, kreativitas, kemandirian, dan kepedulian terhadap lingkungan," pungkasnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
