JAKARTA (Lentera) -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merespons dinamika politik terkait wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang dinilai harus diselesaikan di tingkat daerah.
Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, bupati dan partai politik di daerah harus menghadapi perbedaan pandangan yang muncul dalam pemerintahan.
"Kalau ada perbedaan pandangan di daerah, bupati dan partai di daerah harus menghadapi nya. Apalagi ini menyangkut kebijakan, yang tentu sangat biasa apabila ada perbedaan-perbedaan pandangan," ujar Hugo.
Hugo meyakini bahwa pemerintah daerah dan DPRD dapat menyelesaikan persoalan tersebut dan menjadikan dinamika ini sebagai bagian proses konsolidasi di daerah.
Dia pun mengingatkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Tapanuli Tengah perlu memperkuat konsolidasi, terlebih karena wilayah tersebut baru mengalami bencana.
"Dinamika politik di daerah, DPRD bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Masinton sebagai Bupati akan mampu menyelesaikan untuk lebih memperkuat konsolidasi daerah, apalagi Tapteng baru mengalami bencana yang tentu lebih membutuhkan konsentrasi penuh untuk pembangunan Tapteng," tutur Hugo.
Wacana Pemakzulan Masinton
Untuk diketahui, wacana pemakzulan Masinton sebelumnya mencuat setelah lima partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapanuli Tengah menyampaikan sikap bersama.
Kelima partai tersebut adalah NasDem, Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Mengutip Kompas, Kamis (10/9/2026), kelompok tersebut menyoroti sejumlah persoalan dalam pemerintahan Masinton, seperti penyerapan APBD 2026, penanganan bantuan pascabencana banjir, dan dugaan penyelewengan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPC Gerindra Tapanuli Tengah Hazmi Arif Simatupang yang saat itu menjadi juru bicara kelima partai.
"Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah l, Saudara Masinton Pasaribu," kata Hazmi dalam konferensi pers, Jumat (4/9/2026).
Namun, Hazmi kemudian menjelaskan bahwa pemakzulan bukan langkah pertama. Menurut dia, persoalan pemerintahan terlebih dahulu akan ditempuh melalui langkah-langkah politik di DPRD.
Kelompok tersebut ingin melihat perbaikan penyerapan anggaran sebelum mempertimbangkan langkah pemakzulan lebih jauh.
Kelima partai itu juga menyatakan akan membawa dugaan penyelewengan anggaran kepada KPK, Polri, dan Kejaksaan.
Tudingan tersebut belum menjadi kesimpulan hukum dan masih harus dibuktikan melalui proses penegakan hukum.
Gerindra Tarik Diri
Tak lama kemudian, peta politik tersebut berubah setelah Gerindra menarik diri dari pernyataan bersama lima partai pada Selasa (8/9/2026).
Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara Ade Jona Prasetyo mengatakan, langkah DPC Gerindra Tapanuli Tengah sebelumnya tidak dikoordinasikan dengan DPD maupun DPP.
"Kita kasih teguran, bahkan dia sudah menarik pernyataan sikapnya itu, dia tidak berkoordinasi dengan DPD dan DPP," kata Ade Jona.
Hazmi kemudian menyatakan DPC Gerindra Tapanuli Tengah tidak lagi terlibat dalam pernyataan tersebut.
Gerindra Sumatera Utara juga menyatakan mendukung stabilitas pemerintahan di Tapanuli Tengah dan meminta seluruh pihak fokus pada pemulihan pascabencana.
Dengan keluarnya Gerindra, empat partai yang sebelumnya ikut dalam sikap bersama, yakni NasDem, Golkar, PAN, dan PKB, secara matematis memiliki 25 kursi DPRD Tapanuli Tengah.
Namun, jumlah tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya 25 suara yang mendukung pemakzulan.
Golkar juga sebelumnya menyatakan belum mengambil keputusan untuk mengarah pada pemakzulan dan masih akan meminta arahan dari pimpinan partai. Sementara itu, PKB masih menunggu respons Masinton.
DPRD Tapanuli Tengah periode 2024-2029 sendiri memiliki 35 anggota dari tujuh partai.
NasDem memiliki 17 kursi, Golkar lima kursi, Gerindra dan PDI-P masing-masing empat kursi, PAN dan Demokrat masing-masing dua kursi, serta PKB satu kursi (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
