Wali Kota Malang: Komwil IV Apeksi Siap Bersinergi, Perkuat Ekonomi hingga Penataan Kota

MALANG (Lentera) - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan kesiapan Komwil IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk memperkuat sinergi antar kota. Melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan hingga penataan kota yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Wahyu yang juga menjabat Ketua Komwil IV Apeksi seusai menghadiri Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengawas, dan Ketua Komwil Apeksi di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).

"Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program Apeksi yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari isu ekonomi kerakyatan, penataan kota berkelanjutan, hingga penguatan kapasitas pemerintahan," ujar Wahyu.

Komwil IV Apeksi sendiri mencakup pemerintah kota di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Wahyu mengatakan, sinergi antar kota diperlukan agar berbagai agenda Apeksi tidak berhenti pada pembahasan di tingkat organisasi, tetapi dapat diterjemahkan melalui program yang dirasakan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, jajaran DPP, Dewan Pengawas, dan Ketua Komwil Apeksi juga membahas evaluasi program kerja 2026 serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

Sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan, di antaranya percepatan transformasi digital pemerintahan kota, penanggulangan kemiskinan perkotaan, serta kesiapan pemerintah kota menghadapi dampak perubahan iklim.

Wahyu menilai kolaborasi antar komwil menjadi bagian penting dalam memperkuat peran Apeksi sebagai mitra strategis pemerintah pusat, khususnya dalam menyuarakan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota.

"Ke depan, kami siap bersinergi agar program-program yang disusun Apeksi benar-benar memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam mengatakan persoalan yang dihadapi pemerintah kota saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis. Menurutnya, diperlukan ruang dialog dan political will agar rekomendasi yang disampaikan pemerintah daerah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan.

Alwis menyebut, hasil Rakernas XVIII Apeksi sebelumnya telah menetapkan sejumlah arah bersama pemerintah kota se-Indonesia, mulai dari reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan transformasi digital, hingga pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.

Apeksi juga mendorong kejelasan kewenangan serta penguatan sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional, penataan ruang, dan advokasi hukum guna menjaga fleksibilitas serta ketahanan anggaran daerah secara berkelanjutan. (*)

Reporter: Santi Wahyu
Editor : Lutfiyu Handi