JAKARTA (Lentera) — Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menilai transformasi menuju Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih efisien, profesional, dan berkontribusi bagi perekonomian nasional, bukan sekadar menutup perusahaan yang dianggap tidak produktif, namun harus bisa menjadikan rakyat sejahtera.
Dia mendukung langkah pemerintah merestrukturisasi dan merampingkan BUMN sebagai transformasi yang lebih efisien, profesional. Dukungan tersebut disampaikan Nasim merespons Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 entitas BUMN dan menargetkan jumlah BUMN maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026, yang berarti lebih dari 750 BUMN masih akan ditutup atau ditata ulang.
Prabowo juga menyatakan restrukturisasi tersebut telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun, salah satunya dari pengurangan gaji direksi dan komisaris. Penghematan itu rencananya dialihkan untuk investasi, industrialisasi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Nasim menyebut efisiensi BUMN tidak boleh diukur hanya dari penghematan, melainkan juga dari kemampuan menghasilkan keuntungan, dividen, dan manfaat nyata bagi masyarakat. "Bukan hanya sekadar tutup, tapi transformasi bagaimana menjadikan BUMN ini betul-betul berjalan sesuai koridornya," katanya.
Ia meminta proses transformasi tidak mengorbankan pekerja BUMN. Komisi VI DPR RI bersama Fraksi PKB, kata Nasim, akan mengawal proses tersebut, termasuk memastikan kejelasan skema bagi karyawan yang terdampak, dengan turut melibatkan masukan dari serikat pekerja.
Nasim juga mendukung pernyataan Prabowo bahwa BUMN bukan milik direksi atau komisaris, dan tidak boleh menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Ia menekankan pengelolaan BUMN harus transparan, profesional, dan berorientasi pada manfaat bagi negara dan rakyat. (*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
