JAKARTA (Lentera) - Iran menuduh Amerika Serikat (AS) mengeksploitasi dukungan sejumlah negara melalui rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai Selat Hormuz. Untuk menciptakan kesan seolah-olah komunitas internasional mendukung tindakan Washington terhadap Teheran.
Melalui pernyataan yang diunggah di akun resmi media sosial X pada Jumat (15/5/2026), Misi Tetap Iran untuk PBB menyebut langkah AS tersebut sebagai upaya politik sepihak untuk melegitimasi tindakan yang dinilai melanggar hukum internasional.
"Kini sudah sangat jelas, AS berupaya mengeksploitasi jumlah dukungan terhadap rancangan resolusi bermotif politik dan sepihak untuk menciptakan citra palsu tentang adanya dukungan internasional luas terhadap tindakan ilegal yang sedang berlangsung," demikian pernyataan Misi Tetap Iran untuk PBB, melansir Antara.
Menurut Iran, manuver diplomatik Washington itu bukan sekadar upaya membangun opini internasional, tetapi juga membuka jalan bagi kemungkinan tindakan militer lanjutan di kawasan Teluk.
Pernyataan tersebut muncul setelah AS bersama Bahrain serta sejumlah negara Teluk, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar, mengajukan rancangan resolusi ke DK PBB.
Teheran menilai negara-negara yang mendukung resolusi tersebut juga harus ikut bertanggung jawab apabila situasi keamanan di kawasan kembali memburuk.
"Jika AS memicu eskalasi baru, maka seluruh negara pendukung akan berbagi tanggung jawab internasional bersama Washington atas konsekuensi yang timbul," tulis pihak Iran.
Iran menegaskan tidak ada alasan politik maupun perlindungan diplomatik yang dapat membebaskan negara-negara pendukung dari tanggung jawab karena dianggap turut memfasilitasi dan melegitimasi agresi AS.
Ketegangan di kawasan Teluk meningkat tajam sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan itu memicu balasan Iran ke Israel dan sejumlah fasilitas milik sekutu AS di negara-negara Teluk.
Konflik tersebut juga berdampak langsung terhadap jalur perdagangan global setelah Iran menutup Selat Hormuz, yang selama ini menjadi rute utama distribusi minyak dunia.
Upaya meredakan konflik sempat dilakukan melalui gencatan senjata yang berlaku pada 8 April 2026 dengan mediasi Pakistan. Namun, perundingan lanjutan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen.
Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu, tetapi tetap mempertahankan blokade terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju atau keluar dari pelabuhan Iran melalui Selat Hormuz.
Editor: Santi
.jpg)
