Pemkab Tanah Datar Tetapkan Status Tanggap Darurat, Pasca Banjir-Longsor Terjang 6 Kecamatan

TANAH DATAR (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatera Barat, menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari setelah banjir dan tanah longsor menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Melansir Kompas, sehari setelah penetapan status tanggap darurat, Pemkab Tanah Datar menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Indojolito Batusangkar, Kamis (14/5/2026).

"Di masa tanggap darurat ini, pemerintah daerah bersama instansi terkait lainnya secara bersama melakukan penanganan bencana dengan cepat, seperti penyiapan tempat mengungsi, lokasi dapur umum dan logistik, sampai dengan penanganan distribusi bantuan," ujar Bupati Tanah Datar, Eka Putra.

Banjir dan longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Tanah Datar sejak 12 Mei 2026 pukul 14.00 WIB hingga dini hari 13 Mei 2026. Enam kecamatan terdampak meliputi Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Sungai Tarab, dan Kecamatan Salimpaung.

Kecamatan Lintau Buo menjadi salah satu wilayah dengan dampak paling parah. Sebanyak 78 rumah terdampak banjir, dua warung dan satu sepeda motor hanyut, serta 91 KK masih terisolasi. Selain itu, 12 KK yang terdiri dari 51 jiwa terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Di Lintau Buo Utara, tercatat 33 rumah terdampak dan empat KK atau 15 jiwa mengungsi. Sementara di Tanjung Emas, sedikitnya 54 rumah dan dua kedai terdampak banjir, serta 10 warga harus dievakuasi.

Kerusakan infrastruktur juga terjadi di Sungai Tarab. Longsor menyebabkan badan jalan terban di Nagari Pasie Laweh, sehingga mengganggu mobilitas warga. Di Salimpaung, material longsor dan pohon tumbang menutup akses jalan menuju permukiman.

Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Tanah Datar menetapkan posko utama di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Datar. Posko tingkat kecamatan ditempatkan di kantor camat masing-masing.

Khusus di Lintau Buo, pemerintah membuka posko tambahan di timbangan Nagari Taluak. Posko ini difungsikan sebagai dapur umum, pusat logistik, sekaligus lokasi penerimaan bantuan dari masyarakat.

Selain fokus pada penanganan darurat, pemerintah daerah juga mewaspadai potensi bencana susulan. Eka Putra meminta BPBD dan dinas pekerjaan umum segera meninjau kawasan hulu sungai yang berhulu di Gunung Sago.

"Kepada BPBD dan PU segera tinjau keadaan hulu sungai yang bersumber dari Gunung Sago, karena informasinya di sana juga ada penumpukan sedimen dan lumpur, sehingga berpotensi hanyut ketika hujan lebat kembali terjadi," kata Eka.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Anton Yondra, mendukung penuh penetapan status tanggap darurat. Menurutnya, langkah tersebut akan mempermudah proses penganggaran dan mempercepat penanganan bencana di lapangan.

Editor: Santi