PALANGKA RAYA (Lentera) - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi memicu kekhawatiran akan dampak lain di sektor kebutuhan pokok. DPRD Kota Palangka Raya pun mewanti-wanti terkait potensi lonjakan harga bahan pokok (bapok) khususnya minyak goreng.
Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya diminta segera mengambil langkah antisipatif agar gejolak harga tidak semakin meluas dan daya beli warga tetap terjaga.
"Karena itu naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok harus diantisipasi sejak dini," papar Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi akan berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi barang, sehingga harga jual barang juga akan ikut naik.
Dampak kenaikan harga BBM ini juga perlu diwaspadai terhadap produk minyak goreng, yang harganya sangat bergantung pada rantai distribusi.
Dalam hal ini Khemal menekankan, pentingnya langkah pengawasan dari pemerintah daerah bersama instansi terkait guna memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Distribusi bahan pangan pun harus dipastikan tetap berjalan lancar agar tidak terjadi kelangkaan BBM di lapangan.
"Langkah antisipatif harus segera dilakukan agar dampak kenaikan harga BBM tidak semakin meluas dan membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah," ucapnya.
Khemal menambahkan, koordinasi antara pemerintah daerah, distributor, dan pelaku usaha perlu diperkuat guna menekan potensi lonjakan harga.
Selain itu, DPRD mendukung dilakukannya operasi pasar jika ditemukan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar terhadap bahan kebutuhan pokok.
"Pemerintah harus hadir untuk memastikan harga di pasaran tetap terkendali, jika diperlukan maka dilakukan intervensi pasar seperti operasi pasar, tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat," pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Santi
.jpg)
