SURABAYA (Lentera) - Rencana perluasan Bozem Simohilir menuai sorotan dari DPRD Surabaya. Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, Josiah Michael, mengungkap adanya potensi kerugian bagi warga akibat proyek yang dinilai belum memiliki kajian komprehensif.
Josiah menyebut, proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) tersebut diduga tidak dilandasi Feasibility Study (FS) yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan.
"Kami menemukan indikasi kuat bahwa proyek perluasan Bozem Simohilir dilakukan tanpa kajian yang komprehensif, termasuk tidak adanya Feasibility Study yang memadai," ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Ia menilai, perluasan proyek terkesan hanya didasarkan pada status kepemilikan lahan oleh Pemerintah Kota Surabaya, khususnya lahan Surat Ijo atau Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang saat ini ditempati warga.
Menurutnya, pendekatan tersebut berisiko mengabaikan aspek sosial, ekonomi, serta rasa keadilan masyarakat yang selama ini menempati lahan tersebut.
"Warga yang menempati lahan IPT tidak datang secara gratis. Mereka memperoleh hak menempati dengan biaya, sehingga tidak bisa diperlakukan seolah-olah tidak memiliki kepentingan," tuturnya.
Josiah juga menyoroti besarnya potensi dampak proyek, dengan sekitar 200 unit rumah warga yang terdampak. Ia menilai, jumlah tersebut bukanlah angka kecil karena menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat.
"Kalau proyek ini memang tidak didasarkan pada FS yang memadai, lalu dasar pengambilan keputusannya apa? Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut nasib ratusan warga," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menilai persoalan banjir di kawasan tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada warga. Justru, terdapat indikasi bahwa masalah juga berasal dari kurang optimalnya pemeliharaan infrastruktur oleh DSDABM.
Ia mencontohkan kondisi Bozem Simohilir yang sebelumnya mengalami pendangkalan dan dipenuhi enceng gondok, yang dinilai berkontribusi terhadap menurunnya fungsi tampung air.
Selain itu, Josiah juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase di wilayah tersebut, termasuk kondisi box culvert di bagian hilir. Ia mempertanyakan apakah pembersihan dan pengecekan sedimentasi telah dilakukan secara rutin.
"Berdasarkan catatan, saat awal dibangun, infrastruktur ini efektif mengurangi banjir. Artinya, perlu dilihat kembali apakah fungsi tersebut masih berjalan optimal," jelasnya.
Atas dasar itu, Fraksi PSI DPRD Surabaya meminta agar proyek perluasan Bozem Simohilir dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi menyeluruh berbasis kajian teknis yang objektif, sekaligus mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat.
"Kami di DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret yang benar-benar melindungi kepentingan warga," pungkasnya.
Reporter: Amanah/Editor: Santi
.jpg)
