SURABAYA (Lentera) -Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, masih menunggu keputusan resmi dari Prabowo Subianto terkait rencana kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah pusat saat ini tengah mengkaji kebijakan WFH dengan opsi satu hari kerja dari rumah dalam sepekan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi kemacetan, serta tetap menjaga produktivitas pegawai.
“Kalau soal WFH kita tunggu arahan dari Pak Presiden,” kata Eri, Selasa (31/3/2026).
Eri menjelaskan, selama ini Pemkot Surabaya sebenarnya tidak menerapkan skema Work From Home, melainkan Work From Anywhere (WFA). Dalam praktiknya, para pegawai tetap bekerja dekat dengan masyarakat melalui Balai RW.
Konsep WFA yang selama ini dijalankan justru membuat pelayanan publik lebih dekat dengan warga. Secara administratif, kantor tetap berada di Balai Kota Surabaya, namun aktivitas pelayanan tersebar di Balai RW.
Ia mengatakan tujuan utama kebijakan seperti WFH maupun WFA adalah penghematan BBM. Karena itu, Pemkot Surabaya juga menyiapkan alternatif lain apabila kebijakan WFH belum diterapkan secara nasional.
Salah satunya adalah kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN, khususnya pegawai yang selama ini bekerja di kawasan Balai Kota maupun kantor kecamatan.
Menurutnya, kondisi tempat tinggal ASN juga menjadi pertimbangan. Sebab, tidak semua pegawai tinggal di Surabaya.
“Ada yang rumahnya di Sidoarjo, ada yang di Gresik. Karena itu kita minta nanti menggunakan transportasi umum,” ujarnya.
Terkait kemungkinan penerapan WFH pada hari tertentu, termasuk hari Jumat, Wali Kota Eri menyebut hal tersebut masih bersifat tentatif dan tetap menunggu keputusan pemerintah pusat. "Kami tetap mengikuti kebijakan nasional apabila sudah ditetapkan secara resmi," tutupnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
