MALANG (Lentera) -DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) menyaring Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 secara ketat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis pada 2027.
Tekanan fiskal akibat pemangkasan dana transfer pusat serta ketidakpastian global, menjadi alasan utama dewan mendorong penyaringan program. Agar benar-benar fokus pada prioritas dan ketahanan masyarakat.
"Program-program semuanya harus mendukung ketahanan. Agar masyarakat bisa bertahan di tahun 2027 yang kita tidak tahu apakah situasinya akan lebih sulit atau seperti apa," ujar Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Selasa (31/3/2026).
Dijelaskannya, legislatif telah memberikan sejumlah rekomendasi serta rambu-rambu kebijakan sebagai gambaran tantangan yang akan dihadapi pada 2027.
"Kalau sekarang istilahnya masih menampung, yang penting kami sudah memberikan beberapa rekomendasi dan rambu-rambu apa yang akan kita hadapi di 2027. Karena pasti berkacanya di 2026 ini," jelasnya.
Menurut Amithya, dinamika yang terjadi sepanjang 2026 harus menjadi indikator penting dalam menentukan arah kebijakan di tahun berikutnya. Apabila kondisi pada 2026 menunjukkan tekanan yang semakin berat, maka penyusunan program pada 2027 harus dilakukan dengan lebih selektif dan ketat.
Diketahui, pada tahun anggaran 2026 ini Pemkot Malang harus melakukan pengetatan anggaran akibat pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai hampir Rp300 miliar. Kondisi tersebut memaksa pemkot melakukan penyesuaian kebijakan fiskal secara signifikan.
Salah satu dampak langsung dari penurunan dana transfer tersebut adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 60 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.
Ketidakpastian global juga turut membayangi. Konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, melawan Iran berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia, yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nasional hingga daerah.
Pemerintah pusat pun mulai mengupayakan langkah efisiensi energi. Khususnya bahan bakar minyak (BBM), dengan mengimbau pelaksanaan work from home (WFH) bagi pegawai, terutama di sektor pemerintahan.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, politikus PDI Perjuangan ini menilai pentingnya peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terkait prioritas pembangunan. Sosialisasi dan komunikasi dinilai menjadi kunci agar masyarakat dapat memahami situasi yang dihadapi serta mampu beradaptasi.
Sementara itu, pada 2027 mendatang Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat berkomitmen menetapkan program prioritas dan super prioritas yang selaras dengan tema pembangunan RKPD 2027.
Yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan layanan dasar serta infrastruktur yang mendukung produktivitas daerah.
Jika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sejumlah program prioritas telah dirancang. Mulai dari pemberian seragam sekolah gratis, program RT Berkelas dengan bantuan Rp50 ribu per RT, penuntasan persoalan banjir dan perparkiran, penyelenggaraan 1.000 event, serta 1.000 beasiswa pendidikan.
Reporter:Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
