SURABAYA (Lentera) – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menilai satu tahun kepemimpinan periode kedua Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, masih jauh dari kata memuaskan dan jika diukur secara angka berada di bawah 50 persen.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Abdul Qodir menyampaikan penilaian itu salah satunya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim, sebagai tolok ukur utama keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
Abdul Qodir menegaskan, jika mengacu pada RPJMD dan melihat sejumlah program yang belum tercapai bahkan sebagian mengalami penurunan, maka satu tahun pemerintahan Khofifah-Emil dapat dikategorikan dalam situasi buruk, bahkan mendekati gagal.
"RPJMD ini breakdown dari visi misi kepala daerah terpilih kan itu. Kalau ukuran di RPJMD nya tidak tercapai, ada beberapa urusan-urusan yang justru mengalami penurunan, ya berarti gagal kan, artinya dalam satu tahun ini nilainya sangat buruk," ungkap Abdul Qodir, Jumat (20/02/2026).
Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah turunnya peringkat layanan publik Jawa Timur secara nasional.
"Peringkat layanan publik kita di Jatim ini, peringkat kita itu di angka 12 atau 11 itu, secara nasional. Sekarang turun kita ini menjadi peringkat 14 nasional terkait dengan layanan publik kita," ujarnya.
Selain layanan publik, Fraksi PKB juga menyoroti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim yang dinilai masih tinggi. Abdul Qodir menyebut pada 2024 TPT Jatim berada di angka 4,19 persen. Namun setelah satu tahun kepemimpinan periode kedua, penurunannya dinilai tidak signifikan.
"Tapi di tahun 2025 ini stak, tidak ada penurunan angka pengangguran kita. Berarti kerja, stimulus kaitannya dengan pengangguran tidak jalan," jelasnya.
"Setahun lebih bekerja gubernur, sesuai janjinya belum bisa menurunkan angka itu sesuai target yang ada di RPJMD, terkait pengangguran," tambahnya.
Ia mengatakan, penyumbang terbanyak TPT Jatim berasal dari lulusan SMK yang menjadi sekolah andalan Pemprov Jatim. Menurutnya, SMK masih konsisten menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran terbuka.
"Sehingga setelah lulus SMK tidak bisa diserap oleh para industri kita. Karena apa? Karena sistem pendidikannya tidak segera dilakukan, dikontruksi ulang untuk mendekatkan antara pola dan pola pendidikan dengan kebutuhan industri, akhirnya pengangguran," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
