SURABAYA (Lentera) - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Daim, menilai tingginya angka dispensasi kawin di Kabupaten Magetan sebagai kondisi darurat perlindungan anak. Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Magetan mengabulkan 63 dari 68 permohonan dispensasi kawin, dengan mayoritas pemohon merupakan anak usia sekolah menengah pertama (SMP).
Kasus 63 anak usia SMP yang mengajukan dispensasi kawin ini sudah masuk kategori darurat perlindungan anak. Ini bukan angka kecil dan menunjukkan ada masalah serius dalam pengawasan, pendidikan, dan pola asuh anak,” ungkap Suli Daim, Kamis (15/1/2026).
Legislator dari daerah pemilihan IX Jawa Timur tersebut menyatakan, fenomena pernikahan anak tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan individual, melainkan menunjukkan kegagalan sistem perlindungan anak mulai dari lingkungan keluarga hingga negara. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan intervensi serius lintas sektor.
Suli Daim menegaskan, perkawinan anak membawa dampak jangka panjang terhadap pemenuhan hak dasar anak, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, serta tumbuh kembang psikologis. Ia menilai banyak anak terpaksa mengakhiri masa sekolah dan memasuki peran dewasa sebelum siap secara mental maupun ekonomi.
“Anak-anak ini kehilangan masa depan sebelum sempat mempersiapkan diri. Pernikahan dini sering kali menjadi pintu masuk kemiskinan struktural dan kerentanan sosial yang berulang,” tegasnya.
Selain itu, Politisi PAN tersebut menyoroti lemahnya penguatan karakter dan pendidikan agama di tengah derasnya arus teknologi informasi. Ia menilai, penggunaan media sosial yang tidak terfilter telah menjadi bagian dari kehidupan remaja tanpa diimbangi pendampingan memadai dari keluarga dan sekolah.
“Anak-anak generasi Z hidup dalam arus informasi yang sangat bebas. Jika tidak dibekali karakter dan nilai moral yang kuat, mereka rentan terjerumus pada perilaku berisiko,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
