SURABAYA (Lentera) - Aksi mogok kerja dan unjuk rasa penolakan relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian ke RPH Tambak Osowilangun dilakukan oleh para jagal dan pedagang daging yang tergabung dalam Mitra Jagal RPH Pegirian. Mereka mengancam mogok distribusi daging jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Koordinator Jagal dan Pedagang Daging Surabaya, Abdullah Mansyur mengungkapkan, dalam aksinya, mereka menyampaikan dua tuntutan utama kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dia juga menegaskan bahwa aksi tersebut dipastikan akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Pertama, membatalkan rencana pemindahan RPH Pegirian ke Tambak Osowilangun. Kedua, mencabut surat edaran pendaftaran bagi jagal RPH Pegirian untuk dipindahkan ke lokasi baru.
“Kami menuntut Wali Kota Surabaya membatalkan relokasi RPH Pegirian dan mencabut surat edaran pendaftaran pemindahan jagal. Selama tuntutan itu belum dipenuhi, kami akan terus melakukan aksi mogok kerja,” ungkapnya usai melakukan aksi di depan Gedung DPRD Surabaya, Senin (12/1/2026).
Ia menambahkan, jika hari ini tidak ada pertemuan dengan Wali Kota Surabaya atau perwakilan Komisi B DPRD Kota Surabaya, maka aksi akan diperbesar. Bahkan, mogok kerja dipastikan dapat berlangsung dalam jangka panjang.
“Mogok ini tidak hanya hari ini. Bisa sebulan, dua bulan, bahkan satu tahun. Ini alarm untuk Pemkot Surabaya, Gubernur Jawa Timur, hingga Presiden Prabowo Subianto terkait stabilitas ekonomi,” tambahnya.
Terkait alasan penolakan relokasi, mitra jagal menilai kebijakan tersebut diambil tanpa melibatkan mereka. Menurutnya, sejak awal para jagal dan pedagang daging tidak pernah diajak berdialog ataupun dilibatkan dalam penentuan lokasi RPH baru.
“Kami tidak pernah diajak bicara. Tiba-tiba disodorkan lokasi baru dengan jarak yang sangat jauh. Ini keputusan sepihak,” tambahnya.
Selain itu, relokasi dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial serius. Ribuan pekerja disebut terancam kehilangan mata pencaharian akibat tingginya biaya operasional di lokasi baru, mulai dari akses transportasi, tempat tinggal, hingga kebutuhan harian.
“Kami sudah menghitung. Banyak yang tidak sanggup dan memilih berhenti bekerja. Itu artinya akan muncul ribuan pengangguran baru,” ungkapnya.
Kekecewaan juga muncul karena sebelumnya DPRD Kota Surabaya, melalui Komisi B, menjanjikan akan memfasilitasi dialog lanjutan. Namun, alih-alih dialog, justru terbit surat edaran pendaftaran pemindahan jagal.
“Pertemuan terakhir difasilitasi DPRD, kami dijanjikan solusi terbaik. Tapi kami malah dikagetkan dengan surat edaran untuk pindah. Ini seperti menampar kami,” ujarnya.
Berdasarkan surat edaran tersebut, para jagal diminta pindah ke RPH Tambak Osowilangun setelah Idul Fitri. Surat itu disebut telah diterbitkan sejak Desember lalu oleh Direksi RPH Pegirian.
Saat ini, jumlah jagal aktif di RPH Pegirian berkisar antara 35 hingga 50 orang. Mereka menjadi pemasok utama daging sapi untuk pasar tradisional di Surabaya, rumah sakit, mal, UMKM, hingga wilayah lain di Jawa Timur dan nasional.
“Maka kami pastikan, mulai hari ini tidak akan ada peredaran daging sapi dari RPH Pegirian ke Kota Surabaya. Jika mogok berlanjut, suplai daging dalam jumlah ton akan terganggu dan berdampak pada stabilitas ekonomi,” tegasnya.
Ia memastikan, hingga saat ini tidak satu pun jagal mendaftar untuk pindah ke RPH Tambak Osowilangun karena seluruh mitra sepakat menolak relokasi tersebut.
“Kami kompak. Tidak ada yang mendaftar. Mogok ini akan terus berjalan sampai tuntutan kami dipenuhi,” pungkasnya.
DPRD Buka Dialog Diskusi
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menilai polemik rencana relokasi RPH Pegirian ke RPH Tambak Osowilangun dipicu belum terbukanya ruang dialog yang komprehensif antara pengelola RPH dengan mitra jagal.
“Dalam pertemuan tadi, kami menangkap bahwa pengelola RPH sebagai leading sector dalam urusan ini belum membuka dialog yang menyeluruh dengan mitra-mitranya. Seandainya sejak awal kewajiban membuka dialog itu dilakukan dengan baik, saya kira tidak akan muncul percikan ketidakpastian seperti yang terjadi hari ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD berharap setelah pertemuan tersebut pihak RPH benar-benar memahami apa yang dikehendaki oleh mitra jagal, yakni keterbukaan dialog. Dengan begitu, dapat tercipta kesamaan chemistry antara pengelola RPH dan para mitranya, sehingga tidak mengganggu pasokan kebutuhan daging di Surabaya maupun daerah lainnya.
“Tadi kami juga diminta menandatangani aspirasi mereka. Karena kami adalah pelayan rakyat, maka apa pun yang diperjuangkan rakyat harus memiliki napas yang sama dengan kehendak mereka. Namun kami juga menanyakan, apakah ini sudah final atau masih terbuka ruang dialog,” jelasnya.
Menurut Fathoni, penyelesaian setiap persoalan harus mengedepankan dialog, sebagaimana nilai yang diajarkan dalam agama. Ia pun memastikan DPRD siap memfasilitasi ruang dialog tersebut agar tercapai solusi terbaik bagi semua pihak.
“Mudah-mudahan dengan ruang dialog yang kami fasilitasi, bisa tercipta titik tengah yang happy ending bagi semua. Karena bagaimanapun, antara RPH dan mitra jagal adalah ekosistem yang bersifat mutualisme dan tidak bisa dipisahkan,” tutupnya.
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
