MOJOKERTO (Lentera) — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hidayat mengajak kabupaten/kota di Jawa Timur mereplikasi langkah Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang mengalokasikan anggaran untuk menutup tunggakan BPJS Kesehatan warganya.
Menurutnya, program tersebut merupakan terobosan progresif dalam memperkuat jaminan kesehatan masyarakat sekaligus meringankan beban pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi Mojokerto yang berani menyiapkan anggaran besar untuk meng-cover masyarakat yang kesulitan membayar BPJS. Ini contoh nyata bagaimana pemerintah daerah hadir dalam urusan kesehatan publik,” ungkap Hidayat usai menggelar Reses di Kabupaten Mojokerto, Sabtu (22/11/2025).
Ia mengatakan, banyak peserta BPJS mandiri di Jawa Timur masih mengalami tunggakan karena kondisi ekonomi. Menurutnya, pemerintah daerah dapat berperan lebih aktif dengan mengalihkan sebagian peserta mandiri menjadi peserta yang disubsidi daerah.
“BPJS mandiri yang menunggak seharusnya bisa dialihkan menjadi peserta dengan subsidi pemerintah daerah. Ini langkah progresif untuk membantu masyarakat sekaligus meringankan beban pemerintah pusat,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Mojokerto diketahui menyiapkan anggaran sekitar Rp 66 miliar pada APBD 2025 untuk menanggung iuran dan tunggakan BPJS Kesehatan warga tidak mampu. Langkah itu sekaligus memperkuat capaian Universal Health Coverage (UHC) daerah yang kini telah menjangkau lebih dari 98 persen penduduk.
Politisi senior Partai Gerindra tersebut menegaskan, bahwa model Mojokerto dapat direplikasi di seluruh Jatim dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing kabupaten/kota. Ia menyebut bahwa penyelesaian tunggakan peserta bukan hanya persoalan administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab daerah dalam menjamin akses kesehatan.
“Mojokerto bisa menjadi percontohan bagi seluruh kabupaten/kota. Jika banyak daerah melakukan hal yang sama, cakupan layanan kesehatan akan semakin kuat dan jumlah peserta nonaktif bisa ditekan,” tegasnya.
DPRD Jatim, lanjut Hidayat, siap mendorong dialog antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pemangku kebijakan terkait untuk mengoptimalkan skema pembiayaan kesehatan daerah. Ia berharap momentum ini memperkuat sinergi pusat-daerah dalam memperluas jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini bukan semata soal menutup tunggakan, tetapi investasi jangka panjang untuk kesehatan warga. Kabupaten/kota bisa mengambil peran lebih strategis, dan Mojokerto sudah membuktikan bahwa ini bisa dilakukan,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
