Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim: Bantuan Pangan Bagi Terdampak Bencana Jangan Hanya Mengenyangkan

SURABAYA (Lentera) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, menyoroti pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana menyusul alokasi anggaran pengadaan mie instan oleh BPBD Jatim yang mencapai Rp17,24 miliar. Menurutnya, bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana tidak cukup hanya mengenyangkan, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan dan kebutuhan nutrisi pengungsi.

Alokasi tersebut menjadi salah satu pos belanja dalam pengadaan logistik kebencanaan yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Selain mie instan, terdapat anggaran paket sembako sebesar Rp3,81 miliar, selimut Rp9,51 miliar, terpal Rp2,75 miliar, kasur lipat Rp2,12 miliar, serta 1.901 unit velbed senilai Rp5,90 miliar.

Jika dihitung dengan asumsi harga Rp3.000 per bungkus, anggaran mie instan Rp17,24 miliar setara dengan sekitar 5,74 juta bungkus. Besarnya alokasi tersebut, kata Wara Renny, perlu dilihat bersama kebutuhan riil masyarakat di lokasi pengungsian.

"Penanganan korban bencana tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang dibeli atau disalurkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah bantuan tersebut benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat terdampak," ungkap perempuan yang akrab disapa Bunda Renny, Senin (02/11/2026).

Bunda Renny, mengakui mie instan memiliki keunggulan karena praktis, tahan disimpan, dan mudah didistribusikan. Namun, makanan tersebut tidak ideal apabila menjadi tumpuan utama bantuan pangan selama masa pengungsian.

Ia mengingatkan, korban bencana terdiri dari berbagai kelompok usia dan kondisi kesehatan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya membutuhkan asupan nutrisi yang lebih beragam.

Karena itu, bantuan pangan perlu dilengkapi dengan beras, makanan siap santap, telur, ikan, kacang-kacangan, buah, susu sesuai kebutuhan, hingga air minum yang aman.

"Jangan sampai bantuan hanya berorientasi mengenyangkan perut, tetapi mengabaikan kebutuhan gizi masyarakat. Dalam situasi pengungsian, kualitas makanan juga menjadi bagian penting dari perlindungan terhadap korban bencana," terangnya.

Selain komposisi bantuan, Wara Renny menilai transparansi pengadaan juga harus diperhatikan. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan kebutuhan, harga satuan, spesifikasi barang, jumlah stok yang tersedia, hingga wilayah dan jadwal distribusi.

Menurutnya, keterbukaan tersebut diperlukan untuk mencegah penumpukan persediaan, barang kedaluwarsa, pemborosan anggaran, maupun tumpang tindih bantuan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Ia mencontohkan pengadaan 1.901 unit velbed senilai Rp5,90 miliar yang perlu disertai penjelasan mengenai harga satuan, standar kualitas, lokasi penempatan, serta mekanisme pemeliharaan. Dengan begitu, barang yang dibeli benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.

Wara Renny menegaskan, evaluasi belanja logistik tidak cukup berhenti pada pemeriksaan administrasi pengadaan. Pengawasan juga harus memastikan seluruh barang yang dibeli benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.

"Yang harus dipastikan adalah bantuan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai anggaran besar, tetapi kebutuhan mendasar korban justru tidak terpenuhi," pungkas kakak kandung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini. (*)

Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi