Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu Geruduk DPRD Kota Malang, Soroti Penanganan Bencana hingga Kebijakan Pemerintah
MALANG (Lentera) - Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggeruduk kawasan kantor DPRD Kota Malang, Rabu (21/10/2026), untuk menyuarakan sejumlah persoalan nasional. Dalam aksi tersebut, massa menyoroti penanganan bencana, tata kelola anggaran negara, hingga evaluasi berbagai kebijakan pemerintah.
Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Muhammad Arif Ilham, mengatakan salah satu tuntutan yang disampaikan adalah agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk bencana yang terjadi di sejumlah daerah.
"Kami sudah tidak menetapkan deadline, kami tidak meminta target waktu, tapi kami minta pemerintah segera merespons dalam waktu cepat," ujarnya.
Selain penanganan bencana, aliansi tersebut menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk distribusi anggaran dan tata kelola penanggulangan bencana. Ilham menilai pembenahan diperlukan agar anggaran negara dapat digunakan secara tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyinggung persoalan tata kelola pemerintahan, terutama sikap kepala daerah di wilayah terdampak bencana dalam merespons persoalan yang berkembang di tingkat nasional. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Sebagai informasi, massa mulai berdatangan ke lokasi sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik dan tuntutan, di antaranya bertuliskan "Turunkan Harga! Naikkan Upah", "Indonesia Sadar", serta "Tuli Pada yang Belajar Alam, Mati Sesak Nafas Tengah Malam #PrayForIndonesia".
Massa aksi yang diikuti sekitar ratusan massa tersebut berlangsung di kawasan Alun-Alun Tugu, Gedung DPRD, hingga Balai Kota Malang. Massa menyampaikan aspirasi tanpa menutup akses jalan di sekitar lokasi aksi, sehingga arus lalu lintas tetap dapat dilalui kendaraan.
Di sela-sela aksi, massa juga mengajak para pengendara yang melintas untuk membunyikan klakson sebagai simbol solidaritas dan dukungan terhadap suara yang mereka sampaikan. Ajakan tersebut menjadi salah satu cara massa untuk menarik perhatian masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional yang diangkat dalam aksi.
Di sisi lain, di luar persoalan bencana, aksi tersebut turut mengangkat sejumlah isu lain, mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga pangan, hingga penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Aliansi juga mendorong evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta proyek strategis nasional.
Dijelaskannya, berbagai persoalan tersebut menjadi bagian dari upaya mengampanyekan kedaulatan rakyat dari Kota Malang agar mendapat perhatian yang lebih luas. Pihaknya berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada persoalan demokrasi, tetapi juga mencakup berbagai masalah ekonomi dan kebijakan publik yang dirasakan masyarakat.
Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam gerakan tersebut. Tidak hanya mahasiswa, mereka berharap guru, petani, dan kelompok masyarakat lainnya dapat turut menyuarakan persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi





.jpg)
