Wali Kota Palangka Raya: Menhut Minta Masyarakat Banyak Doa, Terkait Realisasi Bantuan Karhutla

PALANGKA RAYA (Lentera) - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni terkait pengajuan bantuan presiden (Banpres), untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.

Sebagaimana disampaikan Wali Kota Farid Naparin, Raja Juli meminta masyarakat Kota Palangka Raya banyak berdoa seraya berharap bantuan dapat segera terealisasi.

"Pemkot Palangka Raya telah meminta dukungan pemerintah pusat untuk menghadapi dampak karhutla, yang diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampak kabut asap," papar Fairid, Rabu (14/10/2026).

Karhutla di Palangka Raya tidak hanya menjadi persoalan pemadaman api, tetapi juga berdampak pada kualitas udara dan kesehatan warga. Kondisi tersebut membutuhkan langkah penanganan terpadu, mulai dari upaya pencegahan, pemadaman, hingga perlindungan masyarakat yang terdampak asap.

Harapan terhadap Banpres pun berkaitan dengan kebutuhan dukungan tambahan untuk menghadapi situasi tersebut.

"Pemerintah daerah membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar penanganan karhutla dapat berjalan efektif, terutama ketika kondisi di lapangan memerlukan sumber daya dan dukungan lebih besar," ungkap Fairid.

Sebelumnya, perhatian terhadap bantuan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah (Kalteng) juga menjadi sorotan. Kota Palangka Raya berharap dapat memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan penanganan di wilayahnya.

Meski Fairid mengaku telah menyampaikan harapan bantuan kepada Raja Juli, kepastian mengenai realisasi Banpres untuk Palangka Raya masih harus menunggu, dan nominalnya pun belum diketahui.

"Belum ada rincian yang disampaikan mengenai besaran bantuan, bentuk dukungan, maupun waktu penyalurannya," ungkapnya.

Fairid berharap, komunikasi dengan pemerintah pusat berlanjut pada langkah konkret, termasuk kejelasan mekanisme penyaluran dan kebutuhan yang dapat didukung melalui bantuan tersebut.

Kepastian ini penting, sehingga pemerintah daerah dapat menyusun langkah penanganan secara terukur.

Sementara itu, upaya penanggulangan karhutla tetap membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, petugas lapangan, relawan, organisasi masyarakat, dan warga. Pencegahan kebakaran serta perlindungan kesehatan masyarakat harus tetap berjalan tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat semata.

"Bagi Kota Palangka Raya, dukungan konkret diperlukan agar penanganan karhutla dan dampak kabut asap dapat dilakukan secara secara berkelanjutan demi melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat," pungkasnya.

Reporter: Novita/Editor: Ais