SURABAYA (Lentera) - Persoalan ketidaksesuaian data desil penerima bantuan sosial kembali menjadi keluhan warga dalam reses anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, di Balai RW XI, Kelurahan Pakis, Surabaya, Senin (5/10/2026).
Cahyo mengatakan, persoalan desil hampir selalu muncul dalam sejumlah titik reses yang ia datangi. Warga mengeluhkan hasil pemeringkatan desil yang dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
“Kalau dari keseluruhan, hampir dari titik pertama sampai hari ini, hampir semua titik itu mengeluhkan desil. Mereka merasa desil yang didapat tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Cahyo.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu direspons dengan penguatan sosialisasi sekaligus pendampingan kepada masyarakat mengenai mekanisme sanggah desil. Warga tidak cukup hanya diberi informasi, tetapi perlu didampingi agar dapat mengikuti mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.
Cahyo menyebut, mekanisme pembaruan data melalui musyawarah kelurahan (muskel) bersama perangkat wilayah sebenarnya sudah tersedia. Mekanisme tersebut perlu dioptimalkan agar perubahan data benar-benar mencerminkan kondisi warga di lapangan.
“Yang paling penting upaya itu optimal dan outcome-nya tepat sasaran, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah juga sesuai dengan desilnya,” ujarnya.
Ia mengakui, perubahan desil tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Surabaya. Penilaian data tersebut berkaitan dengan proses di tingkat pemerintah pusat, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Cahyo, dari pendampingan yang dilakukan, terdapat warga yang berhasil mengalami penurunan desil. Namun, ada pula warga yang justru mengalami kenaikan desil setelah proses pemutakhiran data.
“Memang ada yang berhasil, juga ada yang malah naik desilnya. Kita tidak bisa karena kewenangannya bukan di kita, bukan di pemerintah kota juga, tapi di pemerintah pusat, terutama BPS,” jelasnya.
Selain persoalan desil, warga dalam reses tersebut juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kegiatan Kader Surabaya Hebat (KSH). Salah satunya menyangkut peralatan penunjang kegiatan yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Ketua Fraksi PKS ini menyebut timbangan menjadi salah satu peralatan yang dikeluhkan karena relatif mudah mengalami kerusakan. Warga juga menyampaikan kebutuhan terkait makanan tambahan bagi lansia dalam kegiatan Posga serta keterbatasan kuota pemeriksaan atau tes darah.
Tak hanya itu, persoalan seragam KSH turut menjadi masukan. Menurut Cahyo, kondisi seragam yang digunakan para kader perlu dievaluasi, baik untuk penambahan maupun perbaikan, sehingga dapat menunjang aktivitas mereka di lapangan.
Selain itu, warga mengusulkan penguatan sosialisasi mengenai kebakaran dan kebencanaan. Edukasi tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya mengandalkan petugas ketika terjadi keadaan darurat, tetapi memahami langkah yang harus dilakukan saat menghadapi kebakaran maupun bencana lainnya.
Cahyo mengatakan, seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hal itu akan disesuaikan dengan bidang kewenangan masing-masing komisi di DPRD Surabaya.
Ia menilai reses kali ini memiliki posisi strategis karena DPRD Surabaya selanjutnya akan memasuki pembahasan APBD Kota Surabaya 2027. Aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan program dan penganggaran dapat menjadi bahan pembahasan dengan pemerintah kota.
“Kalau ada aspirasi dari warga yang tidak bisa dikabulkan, minimal harus ada penjelasan kenapa. Jadi warga mendapatkan jawaban atas usulan yang mereka sampaikan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
