SURABAYA (Lentera) - Belanja daerah Kota Surabaya dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 bertambah Rp151,63 miliar. Dari sebelumnya Rp12,73 triliun menjadi Rp12,88 triliun, tambahan anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk memperkuat sektor pendidikan dan penanganan banjir.
Kesepakatan P-APBD 2026 ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Wali Kota Surabaya dan pimpinan DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, perubahan anggaran dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kebutuhan riil masyarakat. Salah satunya terlihat dari penyesuaian alokasi program beasiswa yang jumlah penerimanya lebih rendah dibandingkan dengan target awal.
"Salah satu contoh adalah ketika kita punya (program) beasiswa, maka ketika beasiswa itu kita anggarkan (untuk) 24.000 (penerima), ternyata ada sekitar 13.000, maka anggaran yang lainnya kita manfaatkan kembali untuk pendidikan, di bidang yang sama tapi tidak dalam hal untuk beasiswa," kata Eri dikutip Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, anggaran yang tidak terserap karena perubahan jumlah penerima beasiswa tersebut tetap diarahkan untuk kebutuhan pendidikan lainnya. Dengan demikian, penyesuaian anggaran tidak serta-merta mengurangi perhatian Pemkot Surabaya terhadap sektor pendidikan.
Eri menuturkan, penggunaan anggaran dalam P-APBD 2026 akan diprioritaskan untuk masyarakat yang membutuhkan."Karena DPRD dan pemerintah kota itu fokus untuk yang memang tidak mampu. Yang mampu ya ayo gotong royong seperti Pancasila, yang mampu ya jangan minta Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga kita bisa manfaatkan lagi untuk kepentingan pendidikan lainnya," ujarnya.
Selain pendidikan, penanganan banjir juga menjadi salah satu sektor yang diperkuat melalui perubahan anggaran. Alokasi tersebut akan digunakan oleh perangkat daerah terkait untuk menyesuaikan kebutuhan penanganan di lapangan.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah dalam P-APBD 2026 juga mengalami peningkatan Rp114,089 miliar. Dari semula Rp10,898 triliun menjadi Rp11,013 triliun.
Sementara dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan bertambah Rp26,946 miliar, dari Rp1,856 triliun menjadi Rp1,883 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan berkurang Rp10,60 miliar, dari sebelumnya Rp24 miliar menjadi Rp13,39 miliar.
Pembiayaan neto setelah perubahan tercatat sekitar Rp1,8 triliun. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) setelah perubahan ditetapkan Rp0.
Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), anggaran semula Rp8,198 triliun bertambah sekitar Rp1,809 miliar menjadi Rp8,199 triliun.
Pendapatan transfer tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar Rp2,64 triliun.Adapun pos lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni Rp112 miliar, dari Rp60,399 miliar menjadi Rp173,398 miliar.
Eri mengapresiasi DPRD Surabaya yang telah memberikan masukan selama pembahasan perubahan APBD 2026. Menurutnya, pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar anggaran yang ditetapkan
tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Atas nama Pemerintah Kota Surabaya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya atas saran dan masukan," tuturnya.
Ia berharap pelaksanaan P-APBD 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Surabaya, terutama melalui program-program yang menyentuh kebutuhan warga.
"Semoga penyusunan Raperda ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Surabaya dan menjadi amal jariyah kita semuanya karena memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya," pungkasnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
