SURABAYA (Lentera) – Penasihat Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Rasiyo, mengusulkan agar pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diserahkan langsung kepada pihak sekolah atau pondok pesantren. Menurutnya, pelibatan lembaga pendidikan dapat membuat pelaksanaan program lebih optimal, efektif, dan akuntabel.
"Program MBG ini sangat bagus. Tapi, agar pelaksanaannya lebih optimal, alangkah baiknya jika pengelolaannya diserahkan langsung kepada pihak sekolah atau pondok pesantren," ungkap Rasiyo, Rabu (09/09/2026).
Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya itu menilai pihak sekolah maupun pengurus pondok pesantren merupakan pihak yang paling memahami kondisi anak didik dan para santri. Jika diberi tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan MBG, proses distribusi dinilai dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Rasiyo juga menilai keterbatasan struktur Badan Gizi Nasional (BGN) hingga tingkat bawah perlu diantisipasi melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.
"BGN kan tidak punya struktur sampai di level paling bawah. Maka dari itu, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Sekolah, hingga pimpinan pondok pesantren harus dilibatkan secara bersama-sama dalam pengawasan. Jika semua elemen ini bersinergi, hasilnya pasti sangat bagus," terangnya.
Menurut mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ini, pelaksanaan program pemerintah juga harus tetap dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan pesan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengenai pentingnya peran kader Demokrat di dalam pemerintahan demi kesejahteraan rakyat.
Rasiyo, yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut menegaskan, pidato AHY memberikan tiga penekanan utama bagi perjuangan kader Demokrat, yakni pemenuhan aspek ekonomi, keadilan, dan kepastian hukum.
"Masalah ekonomi itu sangat penting dan cakupannya luas. Kesejahteraan bisa lahir dan batin, termasuk fisik seperti kecukupan pannya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
