Parkir Non-Tunai Dongkrak Pendapatan Jalan Tanjung Anom, Naik dari Rp600 Ribu Jadi Rp2,6 Juta

SURABAYA (Lentera) – Penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai di Jalan Tanjung Anom mulai menunjukkan hasil. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat pendapatan parkir di kawasan tersebut melonjak dari sekitar Rp600 ribu menjadi Rp2,6 juta dalam satu malam setelah seluruh transaksi diawasi langsung oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, lonjakan pendapatan tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Pemkot terhadap pengelolaan parkir di sejumlah titik.

"Yang membuat saya semakin terkejut adalah hasilnya. Biasanya setoran parkir pada Sabtu malam atau malam Minggu hanya sekitar Rp600 ribu. Namun kali ini setoran mencapai Rp2,6 juta dalam satu malam," kata Eri, Rabu (29/7/2026).

Evaluasi tersebut berawal dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Eri di kawasan Manyar, Dharmahusada, dan Dharmawangsa pada pekan lalu. Saat sidak, ia masih mendapati juru parkir menerima pembayaran secara tunai.

"Di depan mata saya sendiri, saya melihat pembayaran parkir masih dilakukan secara tunai. Saya tanya kenapa masih tunai. Dia menjawab belum mendapatkan rompi karena masih ada di kantor," ujarnya.

Menindaklanjuti temuan itu, Eri langsung memanggil jajaran Dishub ke lokasi dan meminta seluruh persoalan segera dibenahi, mulai dari kelengkapan atribut petugas hingga penerapan pembayaran non-tunai secara menyeluruh.

Ia juga menginstruksikan tindakan tegas terhadap petugas yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk dugaan pungutan liar (pungli).

"Kalau ada anak buah yang bermain-main atau melakukan penyimpangan, segera dibenahi. Kalau terbukti melakukan pungutan liar, pecat," tegasnya.

Selain itu, Eri memerintahkan evaluasi total terhadap seluruh personel Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir. Menurutnya, seluruh petugas lama dipindahkan sementara dan digantikan personel baru untuk memastikan proses pembenahan berjalan maksimal.

Sehari setelah evaluasi dilakukan, Eri kembali meninjau sejumlah lokasi parkir. Ia mengaku melihat perubahan yang cukup signifikan. Selain kendaraan tidak lagi parkir di atas trotoar, pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan secara konsisten.

"Saya sangat senang. Seluruh area parkir di depan kafe-kafe tidak ada yang menggunakan trotoar. Masyarakat bisa berjalan dengan nyaman," katanya.

Khusus di Jalan Tanjung Anom, Dishub tetap memberdayakan juru parkir, tetapi menempatkan petugas di lokasi untuk memastikan seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai.

Keberhasilan tersebut akan menjadi model penerapan di titik parkir lainnya di Surabaya. Menurut Eri, langkah itu sekaligus menjadi cara untuk memetakan potensi pendapatan parkir secara riil di setiap lokasi.

"Dishub harus menangani langsung seluruh titik parkir, tetapi juru parkir tetap diberdayakan. Dengan cara itu potensi setiap titik parkir bisa diketahui, mulai Jalan Blauran, Embong Malang, Manyar, Dharmahusada, Dharmawangsa hingga lokasi lainnya," ujarnya.

Selama masa uji coba, seluruh pendapatan parkir akan direkap setiap hari sebagai bahan evaluasi. Setelah proses tersebut selesai, pengelolaan dapat dikembalikan kepada juru parkir dengan sistem pengawasan yang lebih ketat.

Eri juga mengimbau masyarakat untuk aktif melapor apabila menemukan juru parkir yang menolak pembayaran menggunakan voucher atau sistem non-tunai. Menurutnya, partisipasi masyarakat penting untuk mendukung tata kelola parkir yang lebih transparan dan akuntabel.

"Sistem non-tunai ini saya jalankan sebagai amanah dari warga Surabaya dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena itu saya mengajak seluruh warga Surabaya membantu dengan membayar parkir secara non-tunai," pungkasnya. (*)

Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi