TRENGGALEK (Lentera) – Banyak sekolah dasar (SD) negeri di Kabupaten Trenggalek mengalami kekurangan murid pada penerimaan peserta didik baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Menyikapi kondisi tersebut, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Trenggalek meminta seluruh pemangku kepentingan duduk bersama mencari solusi agar sekolah negeri tetap bertahan.
Ketua PGRI Kabupaten Trenggalek, Catur Winarno, mengatakan berkurangnya jumlah murid dipengaruhi sejumlah faktor. Selain angka kelahiran yang terus menurun, pendirian satuan pendidikan baru juga dinilai ikut memengaruhi persebaran peserta didik.
"Untuk tingkat SD, angka kelahiran anak sekarang memang cenderung menurun. Di pedesaan maupun daerah pegunungan banyak keluarga yang hanya memiliki satu anak. Itu menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah murid," kata Catur, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, pemberian izin pendirian sekolah atau madrasah baru juga perlu lebih selektif dengan mempertimbangkan kondisi sekolah yang sudah ada di sekitarnya.
"Jangan terlalu mudah memberikan izin pendirian sekolah atau madrasah baru tanpa mempertimbangkan lingkungan sekitarnya. Jika di dekatnya sudah ada sekolah negeri, kondisi itu juga harus menjadi pertimbangan," ujarnya.
Di sisi lain, Catur menilai sekolah negeri juga perlu melakukan evaluasi internal dan menghadirkan inovasi agar semakin diminati masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan layanan yang sesuai kebutuhan warga, termasuk penguatan pendidikan keagamaan melalui kesepakatan bersama komite sekolah dan wali murid.
"Kalau masyarakat menginginkan anaknya mendapatkan bekal ilmu umum sekaligus ilmu agama, sekolah negeri juga bisa menghadirkan layanan yang sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah," jelasnya.
PGRI juga mendorong terjalinnya sinergi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial untuk membahas keberlangsungan sekolah-sekolah negeri yang kini menghadapi penurunan jumlah peserta didik.
"Semua pihak harus duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. Jangan ada ego sektoral, karena yang kita layani adalah masyarakat Trenggalek," tegas Catur.
Sebagai langkah jangka panjang, PGRI mengusulkan opsi penggabungan atau merger sekolah-sekolah yang jumlah siswanya sudah sangat sedikit, terutama jika lokasinya berdekatan.
"Kalau memang sangat mendesak, tidak ada salahnya mulai memikirkan penggabungan sekolah yang muridnya sudah minim. Selain menjaga keberlangsungan sekolah, langkah ini juga dapat membantu pemerataan guru ke sekolah lain yang masih kekurangan tenaga pendidik," ungkapnya.
Catur juga menyoroti hadirnya Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial yang menjadi salah satu dinamika baru dalam dunia pendidikan. Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menyusun kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan sekolah negeri di Trenggalek.
Terkait penerimaan murid baru, Catur menjelaskan sekolah negeri memiliki batas rombongan belajar (rombel) yang ditetapkan melalui keputusan bupati berdasarkan kajian Dinas Pendidikan. Untuk SMP negeri di Trenggalek maksimal diperbolehkan membuka 9 rombel dengan kapasitas 32 siswa per kelas, sedangkan SD negeri maksimal 2 rombel dengan kapasitas 28 siswa per kelas.
"Kalau sekolah negeri tidak boleh melebihi pagu rombel. Ketika ada pendaftar lebih, harus didistribusikan ke sekolah lain yang muridnya masih kurang," pungkasnya. (*)
Reporter: Herlambang
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
