SURABAYA (Lentera) -Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Budi Leksono, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi dan pengelolaan perusahaan daerah yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah.
Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Buleks itu menilai beberapa BUMD masih berjalan stagnan. Bahkan, terdapat perusahaan daerah yang setiap tahun mencatatkan kerugian tanpa menunjukkan adanya perbaikan kinerja.
“Kalau saya ibaratkan sebuah kapal, nakhodanya harus orang yang benar-benar paham. Memimpin perusahaan itu harus orang yang punya pengalaman dan mampu membawa perusahaan menghasilkan keuntungan,” ujar Buleks, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, keberadaan BUMD tidak hanya bertugas menjalankan aktivitas operasional, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, direksi yang gagal mencapai target bisnis sudah semestinya dievaluasi.
Buleks juga meminta Pemkot mengkaji kembali aset-aset BUMD yang belum mampu menghasilkan keuntungan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan investor atau menyewakan aset agar memiliki nilai ekonomi.
“Kalau ada aset yang tidak berkembang, lebih baik dikerjasamakan dengan investor atau disewakan. Yang penting menghasilkan pemasukan daripada aset itu menganggur,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, evaluasi terhadap direksi tidak boleh hanya didasarkan pada ada atau tidaknya pelanggaran hukum, melainkan juga pada capaian kinerja perusahaan.
Menurut Buleks, seluruh jajaran direksi, mulai dari direktur utama, direktur operasional hingga direktur keuangan, harus mampu membangun sinergi serta menghadirkan inovasi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.
Buleks menyoroti pentingnya efisiensi operasional, termasuk penyesuaian jumlah pegawai dengan kebutuhan riil perusahaan agar beban biaya tidak membengkak.
Secara khusus, Buleks menyinggung kinerja Rumah Potong Hewan (RPH) yang selama ini menjadi perhatian publik. Menurutnya, manajemen harus mampu menghitung kebutuhan operasional berdasarkan aktivitas usaha agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan.
“Kalau aktivitasnya hanya lima, jangan dipaksakan menjadi sepuluh. Semua harus dihitung agar perusahaan tetap untung. Kalau tidak ada inovasi dan efisiensi, ya sulit berkembang,” ujarnya.
Ia berharap evaluasi terhadap BUMD tidak berhenti pada laporan keuangan semata, tetapi juga menyentuh efektivitas manajemen serta kemampuan direksi dalam menjalankan strategi bisnis.
“BUMD ini dibentuk untuk memberikan manfaat bagi daerah. Kalau terus merugi, manajemennya harus dibenahi agar benar-benar bisa memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Surabaya,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
