Lahan Pertanian Kota Batu Tergerus, Dosen ITN Ingatkan Ancaman Banjir dan Krisis Pangan

MALANG (Lentera) - Kota Batu dinilai telah kehilangan banyak lahan pertanian hanya dalam kurun satu dekade. Di balik pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan properti, muncul ancaman yang tidak bisa diabaikan, mulai dari meningkatnya risiko banjir dan longsor hingga potensi terganggunya ketahanan pangan.

Fenomena alih fungsi lahan yang semakin masif tersebut menjadi perhatian dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) S-1 Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Dr. Mohammad Reza, S.T., MURP. Melalui disertasinya, ia mengkaji bagaimana komodifikasi lahan pertanian di Kota Batu telah mengubah wajah kawasan sekaligus meningkatkan kerentanan lingkungan.

"Ketika pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan tidak berjalan seimbang, konsekuensi besarnya adalah bencana. Dalam 10 tahun terakhir, Kota Batu menghadapi tantangan kebencanaan seperti longsor dan banjir yang menimbulkan kerugian material akibat perubahan tata guna lahan di beberapa kawasan," ujar alumnus PWK S-1 ITN Malang tersebut, Rabu (15/7/2026).

Untuk diketahui, riset tersebut juga mengantarkannya menjadi wisudawan terbaik Program Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa, Makassar, sekaligus lulusan terbaik Program Pascasarjana dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00. Reza menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu 2 tahun 7 bulan.

Dalam disertasi berjudul Model Komodifikasi Lahan Pertanian di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Reza menjelaskan komodifikasi terjadi ketika lahan pertanian dipandang semata sebagai komoditas ekonomi sehingga mudah beralih fungsi menjadi kawasan nonpertanian.

Melalui analisisnya, Reza menemukan pertumbuhan kawasan permukiman di Kota Batu berlangsung cukup signifikan. Perluasan tersebut, menurutnya, mulai mengarah ke wilayah yang memiliki tingkat kerentanan bencana lebih tinggi.

Dampak perubahan tata guna lahan juga dirasakan langsung oleh petani lokal. Reza mengungkapkan, semakin sempitnya lahan pertanian di kawasan bawah akibat berkembangnya sektor perdagangan dan jasa membuat sebagian petani beralih membuka lahan di kawasan atas yang berstatus hutan lindung dengan sistem tumpang sari.

Menurutnya, pola pemanfaatan lahan di kawasan lereng yang tidak disertai penataan yang tepat justru meningkatkan potensi longsor, terutama ketika intensitas hujan tinggi.

Di sisi lain, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk mengembangkan sektor jasa guna meningkatkan pendapatan daerah sekaligus membuka lapangan pekerjaan. 

Kondisi tersebut, menurut Reza, membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan sektor pertanian.

"Pemerintah pusat saat ini sebenarnya sangat fokus pada ketahanan pangan dan swasembada berkelanjutan. Jika alih fungsi lahan seperti Batu ini tidak segera dihentikan, jangan kaget kalau ke depan ketergantungan pangan kita ke luar negeri akan semakin tinggi," kata peraih beasiswa magister di University of South Australia tersebut.

Sebagai solusi, Reza menyusun 3 skenario kebijakan melalui pendekatan System Dynamics Modeling. 

Skenario optimistis menitikberatkan pada perlindungan lingkungan dan pengendalian pembangunan. Skenario moderat mengakomodasi pembangunan secara lebih berimbang, sedangkan skenario pesimistis menggambarkan kondisi ketika pembangunan terus digenjot tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan maupun ketahanan pangan.

Ia juga merekomendasikan reformulasi kebijakan tata ruang yang lebih adaptif agar pengembangan sektor pariwisata tidak mengorbankan kawasan pertanian produktif.

Menurut Reza, pemerintah daerah perlu memberikan insentif yang lebih konkret kepada petani yang mempertahankan lahannya, seperti keringanan pajak, kepastian ketersediaan pupuk, penyediaan bibit unggul, hingga bantuan alat dan teknologi pertanian. (*) 

Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi