SURABAYA (Lentera) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meskipun besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA), dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Meski mengapresiasi capaian makro pemerintah provinsi, Fraksi PDIP menilai tingginya sisa anggaran belum sejalan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Guntur Wahono, dalam rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim 2025, yang dipimpin Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (14/07/2026).
Guntur mengatakan, Fraksi PDIP mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai 104,65 persen dari target, realisasi belanja sebesar 93,82 persen, keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, serta pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen.
Namun, menurut dia, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Ukuran keberhasilan APBD tidak boleh berhenti hanya pada tingginya pendapatan, serapan anggaran, atau sekadar pemenuhan administratif. Esensi utama dari APBD adalah bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu dikonversi menjadi hasil pembangunan yang konkret bagi rakyat,” kata Guntur.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti, hasil pembahasan Komisi E DPRD Jatim yang menemukan SiLPA mencapai Rp1,12 triliun. Dari jumlah tersebut, sisa belanja pegawai menjadi porsi terbesar, yakni Rp834,77 miliar.
Menurut Guntur yang juga Anggota Komisi D DPRD Jatim tersebut, besarnya sisa anggaran itu menjadi ironi jika dibandingkan dengan sejumlah persoalan sosial yang masih dihadapi Jawa Timur.
“Dimana jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih menyentuh angka 3,80 juta jiwa. Pendidikan, rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 8,39 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di angka 13,44 tahun. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk lulusan SMK masih berada di angka 5,99 persen,” katanya.
Ia menegaskan, tantangan utama pemerintah provinsi ke depan bukan lagi menghimpun pendapatan daerah, melainkan memastikan anggaran tersalurkan secara efektif untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan lima rekomendasi strategis, yakni transformasi perencanaan dan penganggaran berbasis hasil, peningkatan efektivitas belanja daerah pada sektor produktif, percepatan pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, koperasi, dan UMKM, serta reformasi birokrasi berkelanjutan melalui digitalisasi layanan, integrasi data, dan sistem monitoring yang transparan.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDIP menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Kami menerima dan menyetujui Raperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda. Kami berharap seluruh catatan strategis ini dipandang sebagai komitmen gotong royong demi menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih baik bagi seluruh rakyat Jawa Timur,” pungkas Guntur.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
