JAKARTA (Lentera) - Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin memacu percepatan hilirisasi industri kesehatan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor obat, vaksin, diagnostik, hingga produk plasma darah.
Langkah tersebut dinilai menjadi kunci memperkuat ketahanan kesehatan nasional sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Menurut Budi, pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan setiap negara akan lebih memprioritaskan kebutuhan rakyatnya sendiri ketika terjadi krisis kesehatan global.
"Sebagai negara dengan penduduk sekitar 280 juta jiwa, kita harus memiliki ekosistem kesehatan yang kuat. Kalau nanti terjadi pandemi lagi dan ada lockdown, kita tetap bisa bertahan," ujarnya, dalam Forum Tingkat Tinggi Building Regional and Global Health Resilience in ASEAN: Vaccine Manufacturing and Pandemic Preparedness and Response di Jakarta, melansir Antara, Rabu (24/6/2026).
Tak hanya Indonesia, Budi menilai negara-negara berpenduduk besar di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand juga perlu memiliki kapasitas produksi kesehatan yang kuat. Dengan begitu, negara-negara tersebut dapat saling membantu negara lain di kawasan ketika menghadapi pandemi.
Ditegaskannya, teknologi kesehatan seharusnya tidak dimonopoli oleh segelintir negara, melainkan dibagikan demi menjamin keselamatan masyarakat dunia.
"Teknologi ini tidak harus dimonopoli, terutama di bidang kesehatan. Justru harus dibagi karena semua orang berhak hidup. Kalau pandemi terjadi, setiap negara pasti ingin menyelamatkan rakyatnya terlebih dahulu," kata Budi.
Untuk mewujudkan kemandirian tersebut, Kementerian Kesehatan menggandeng Dewan Ekonomi Nasional (DEN) guna mempercepat hilirisasi industri kesehatan.
Tujuannya, agar belanja kesehatan yang selama ini masih didominasi produk impor dapat diproduksi di dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Budi mengungkapkan belanja sektor kesehatan Indonesia secara historis telah mencapai lebih dari 10 persen setiap tahun, bahkan menyentuh 16 persen pada tahun lalu. Namun, besarnya belanja tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal karena sebagian besar masih digunakan untuk membeli produk impor.
"Historically belanja kesehatan kita sudah di atas 10 persen setiap tahun, bahkan tahun lalu mencapai 16 persen. Sayangnya, belanja ini belum sepenuhnya menjadi pertumbuhan ekonomi sektor kesehatan karena sebagian besar masih impor," jelasnya.
Ia mencontohkan produksi parasetamol yang masih bergantung pada rantai pasok luar negeri. Padahal, Indonesia telah memiliki bahan baku awal berupa minyak bumi yang dapat dihilirisasi menjadi cumene, kemudian phenol, hingga akhirnya diproduksi menjadi parasetamol.
Selain itu, Indonesia juga masih mengimpor berbagai produk turunan plasma darah, seperti plasma, albumin, imunoglobulin, Factor VIII, dan Factor IX, meski memiliki potensi pasokan darah yang sangat besar.
Menurut Budi, pembangunan pabrik plasma darah nasional telah rampung dan kini tinggal menunggu perizinan operasional. Ia berharap fasilitas tersebut mulai berproduksi pada 2027 dengan kapasitas sekitar 600 ribu liter per tahun sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor.
"Pak Luhut juga membantu pembangunan pabrik plasma pertama. Pabriknya sudah selesai, tinggal menunggu izin. Mudah-mudahan pada 2027 sudah bisa berproduksi sekitar 600 ribu liter per tahun sehingga kita tidak perlu impor lagi," katanya.
Budi meyakini hilirisasi industri kesehatan tidak hanya memperkuat ketahanan menghadapi pandemi, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan penguatan industri kesehatan akan memberikan dampak ekonomi yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pengembangan sektor kesehatan harus menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional agar manfaat ekonominya semakin besar.
Editor: Santi
.jpg)
