Wacana Motor Listrik BGN untuk Guru Honorer, Anggota Fraksi PKS Tekankan Masalah Utama Bukan Fasilitas

SURABAYA (Lentera) – Wacana hibah motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer menuai sorotan Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas menilai kebijakan tersebut tidak boleh mengaburkan persoalan mendasar yang dihadapi guru honorer selama ini.

Menurutnya, masalah utama guru honorer tidak hanya berkaitan dengan fasilitas pendukung, tetapi menyangkut kepastian status dan kesejahteraan.

“Gagasan tersebut bagus saja. Daripada motor listrik yang sudah diadakan tidak terpakai, tentu lebih bermanfaat jika bisa digunakan untuk mendukung mobilitas guru honorer. Tetapi persoalan fundamental guru honorer bukan hanya soal mendapatkan barang atau fasilitas,” ungkap Puguh, Selasa (23/06/2026).

Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menuturkan, pemerintah perlu memprioritaskan penyelesaian status kepegawaian guru honorer yang hingga kini masih belum memiliki kepastian, meski telah lama mengabdi di dunia pendidikan.

“Yang paling penting adalah kepastian nasib mereka. Banyak guru honorer yang sampai hari ini masih belum memiliki kejelasan status. Mereka tetap mengabdi, tetapi masa depannya tidak menentu,” ujarnya.

Selain itu, Puguh juga menyoroti, kesenjangan antara beban kerja dan penghasilan guru honorer yang dinilai belum mencerminkan keadilan.

“Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak guru honorer yang menerima honor tidak sebanding dengan effort dan pengabdian yang mereka berikan kepada dunia pendidikan. Ini yang harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, agar pemerintah memastikan aspek hukum dalam skema pengalihan aset tersebut agar tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari.

“Perlu dipastikan aspek legalnya seperti apa. Jangan sampai niat baik ini justru menimbulkan masalah hukum atau administrasi di kemudian hari,” paparnya.

Puguh menambahkan, jika motor listrik tersebut dialihkan untuk guru honorer, maka hanya dapat diposisikan sebagai fasilitas pendukung, bukan solusi utama atas persoalan yang ada.

“Kalau motor listrik itu dialihkan untuk guru honorer, saya kira bisa menjadi fasilitas tambahan yang bermanfaat. Tetapi jangan sampai kita menganggap persoalan guru honorer selesai hanya dengan pemberian kendaraan,” pungkasnya.

Reporter: Pradhita/Editor: Ais