MALANG (Lentera) - Massa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Malang Bergerak mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika hasil evaluasi menunjukkan program tersebut tidak efektif, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan pelaksanaannya.
Ketua BEM Universitas Negeri Malang sekaligus Juru Bicara Massa Aksi, Maulana Nazil Al Haq, mengatakan demonstrasi kali ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya yang digelar pada Senin (15/6/2026), dengan tambahan beberapa tuntutan baru.
"Kami ingin program kerja yang memboroskan APBN benar-benar dihentikan apabila terbukti tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat," ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Maulana menilai, dalam audiensi bersama DPRD Kota Malang, terdapat pandangan bahwa MBG memberikan banyak manfaat. Namun, menurutnya, klaim tersebut belum disertai data yang memadai.
Ia menyoroti masih adanya kasus dugaan keracunan penerima manfaat, persoalan ketidaktepatan sasaran, hingga tata kelola program yang dinilai belum optimal.
Karena itu, Aliansi Malang Bergerak meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan membuka transparansi pelaksanaan program kepada publik.
"Dalam pernyataan sikap kami sudah jelas, MBG harus dihentikan apabila terbukti tidak efektif. Karena itu kami meminta evaluasi dan transparansi terlebih dahulu. Jika hasilnya memang menunjukkan program ini tidak berjalan sesuai tujuan, maka harus dihentikan," tegasnya.
Selain MBG, mahasiswa juga menyoroti pembahasan RUU Perampasan Aset, isu deforestasi, serta RUU Polri yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan DPR RI.
Hasil audiensi, kata Maulana, DPRD Kota Malang menyatakan menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan berkomitmen meneruskannya kepada DPR RI.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan secara resmi kepada DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat.
"Sama seperti demo hari Senin lalu, nanti akan kami teruskan bersurat ke DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat. Semua tuntutan akan kami sampaikan beserta surat pengantarnya," ujarnya.
Terkait program Makan Bergizi Gratis, Amithya menegaskan DPRD Kota Malang tidak berada pada posisi menentukan penolakan ataupun penghentian program karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Menurutnya, setiap kebijakan publik membutuhkan proses penyempurnaan melalui evaluasi berkala. "Program atau kebijakan tidak mungkin langsung sempurna. Yang perlu menjadi titik tekan adalah evaluasi secara berkala serta perbaikan di seluruh sektor dan komponen yang ada di dalam program tersebut," katanya.
Ia menambahkan, DPRD Kota Malang pada prinsipnya mendukung program pemerintah, namun tetap mendorong adanya evaluasi dan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah pusat.
"Kami selalu mendukung program pemerintah dengan catatan harus ada evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu
.jpg)
