SURABAYA (Lentera) - Angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur berhasil ditekan hingga mencapai 0,29 persen pada 2025. Meski capaian tersebut mendapat apresiasi, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan ancaman yang tengah dihadapi kelompok kelas menengah akibat tekanan ekonomi.
Puguh menilai keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ekstrem merupakan hasil dari berbagai program perlindungan sosial yang telah dijalankan pemerintah. Namun, menurutnya, perhatian juga harus diberikan pada kondisi kelas menengah yang saat ini menghadapi tantangan serius.
"Kelas menengah saat ini menghadapi tantangan serius. Inflasi, tingginya biaya hidup, dan ketidakpastian pekerjaan membuat daya beli mereka tertekan. Jangan sampai kelompok yang selama ini menjadi penopang ekonomi justru turun kelas karena tidak mendapatkan perhatian yang memadai," ungkapnya, Jumat (12/6/2026).
Politisi PKS itu mengatakan, tanpa kebijakan yang tepat, kelompok kelas menengah berpotensi mengalami stagnasi bahkan turun kembali ke kategori masyarakat miskin. Karena itu, pemerintah didorong untuk tidak hanya fokus pada penurunan kemiskinan ekstrem, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
"Ke depan perlu ada transformasi ekonomi yang inklusif. Penguatan UMKM, akses pembiayaan yang lebih luas, serta pendidikan berkualitas harus terus diperkuat agar bukan hanya kemiskinan ekstrem yang turun, tetapi masyarakat miskin secara umum juga bisa naik kelas dan kelompok menengah memiliki ketahanan finansial yang lebih kokoh," katanya.
Di sisi lain, Puguh mengapresiasi capaian Jawa Timur yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,29 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 0,85 persen.
"Angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang tinggal 0,29 persen tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan program-program pemerintah dalam melindungi kelompok masyarakat paling rentan berjalan dengan baik," tuturnya.
Menurut Puguh, berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera, dan subsidi pangan telah menjadi faktor penting dalam menekan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.
"Program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Keluarga Sejahtera, dan subsidi pangan terbukti menjadi pengungkit penting dalam menekan kemiskinan ekstrem. Kolaborasi lintas sektor juga membuat program-program tersebut lebih efektif menjangkau masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah belum selesai. Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 masih berada di angka 9,30 persen, meski turun dari 9,50 persen pada Maret 2025.
"Capaian kemiskinan ekstrem sangat baik, tetapi kita juga harus melihat bahwa kemiskinan secara umum masih berada di angka 9,30 persen. Ini berarti masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan," katanya.
Puguh berharap keberhasilan menurunkan kemiskinan ekstrem dapat menjadi pijakan untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang.
Reporter: Pradhita/Editor: Santi
.jpg)
