Anggota DPRD Palangka Raya Tekankan, Pemda Harus Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi

PALANGKA RAYA (Lentera) - Kalangan DPRD Kota Palangka Raya menekankan, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax RON 92 menjadi Rp16.650 per liter dari Rp12.300, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Menurut Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery kenaikan harga Pertamax yang signifikan tersebut tidak hanya akan berdampak pada pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berpotensi memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, hingga kegiatan usaha masyarakat.

"Kenaikan harga Pertamax tentu menambah tekanan terhadap ekonomi masyarakat, karena secara langsung akan berdampak terhadap biaya distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya memicu inflasi," papar Khemal, Kamis (11/6/2026).

Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan naiknya harga Pertamax maka biaya operasional akan meningkat, kemudian berimbas pada naiknya harga kebutuhan pokok dan sejumlah komoditas di pasaran. Jika kondisi ini tidak diantisipasi, dikhawatirkan akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.

"Kami berharap Pemkot Palangka Raya bersama instansi terkait segera mengambil langkah antisipatif guna menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi daerah," ungkapnya.

Ia menambahkan, selain itu penting untuk melakukan pengawasan terhadap pergerakan harga barang dan jasa pasca kenaikan harga BBM. Hal ini perlu dilakukan, untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang tidak terkendali sehingga semakin membebani masyarakat.

Selebihnya Khemal mengatakan, jika koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya harus terus diperkuat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah fluktuasi harga BBM.

"Pemkot bersama pihak terkait harus mengantisipasi efek berantai kenaikan BBM, agar jangan sampai berdampak secara signifikan pada harga kebutuhan pokok dan menekan ekonomi masyarakat," pungkasnya.

Reporter: Novita/Editor: Ais