SURABAYA (Lentera) - Rencana penguatan praktik bahasa Inggris di jenjang pendidikan dasar yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendapat perhatian dari kalangan akademisi.
Dosen Sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Rafi Aufa Mawardi, S.Sosio., M.Sosio., mengatakan selain dapat meningkatkan kompetensi global siswa, kebijakan tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan pendidikan apabila diterapkan tanpa dibarengi pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
"Tidak fasihnya siswa berbahasa Inggris juga dapat diakibatkan oleh ketimpangan kualitas pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri," ujar Rafi dikutip Rabu (3/6/2026).
Dinilainya, kebijakan tersebut perlu dilihat dari perspektif sosiologi pendidikan. Menurutnya, pembiasaan penggunaan bahasa Inggris di sekolah memang dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing peserta didik.
Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh.
Ia mencontohkan kondisi di sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, sarana pembelajaran, hingga ketersediaan tenaga pendidik.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi sebelum menerapkan kebijakan secara luas.
Menurut Rafi, perhatian terhadap aksesibilitas pendidikan, pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi prioritas.
Tanpa langkah tersebut, penguatan bahasa Inggris dikhawatirkan hanya menguntungkan kelompok siswa yang telah memiliki akses pendidikan lebih baik.
"Negara perlu memastikan bahwa penguatan bahasa Inggris tidak berubah menjadi reproduksi ketimpangan, komersialisasi kemampuan bahasa, atau pengaburan terhadap identitas kebahasaan nasional dan bahasa daerah," katanya.
Rafi menjelaskan dalam konteks pedagogis, guru memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar pengajar. Guru juga berfungsi sebagai mediator budaya dan agen perubahan sosial yang membantu siswa memahami dunia tanpa kehilangan akar identitasnya.
Karena itu, guru perlu mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam proses pembelajaran, termasuk ketika menggunakan bahasa asing sebagai media komunikasi.
Materi diskusi, proyek, maupun presentasi dalam bahasa Inggris dapat tetap mengangkat cerita rakyat, tradisi daerah, kearifan lokal, hingga berbagai persoalan sosial yang dekat dengan kehidupan siswa.
"Dengan begitu, bahasa asing tidak memutus hubungan anak dengan budaya lokal, tetapi justru menjadi alat untuk merepresentasikan identitasnya ke ruang global," jelasnya.
Dari sudut pandang sosiologi pendidikan, Rafi menilai ruang kelas merupakan arena interaksi sosial yang berpengaruh terhadap pembentukan identitas dan kepercayaan diri siswa.
Salah satu hambatan terbesar dalam penguasaan bahasa asing saat ini bukan semata-mata kemampuan akademik, melainkan rasa takut melakukan kesalahan dan kekhawatiran mendapat ejekan dari lingkungan sekitar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekolah perlu membangun ekosistem pembelajaran yang humanis dan dialogis. Kesalahan dalam berbahasa harus dipandang sebagai bagian alami dari proses belajar, bukan sebagai sesuatu yang memalukan.
Ia menegaskan apabila kebijakan penguatan bahasa Inggris benar-benar diterapkan, pemerintah perlu melaksanakannya secara bertahap, adaptif, dan tidak elitis agar kemampuan berbahasa asing tidak menjadi simbol eksklusivitas sosial.
"Harapan saya, jika kebijakan ini direalisasikan, orientasinya tidak berhenti pada penciptaan siswa yang fasih berbahasa Inggris semata, tetapi juga melahirkan generasi yang tetap kritis, inklusif, dan berakar pada identitas sosial-budayanya sendiri," pungkas Rafi.
Reporter: Amanah/Editor: Santi
.jpg)
