SURABAYA (Lentera) -Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim segera memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman kekeringan yang diprediksi lebih parah pada 2026.
Desakan tersebut disampaikan menyusul peringatan BPBD Jatim terkait potensi meningkatnya kekeringan di sejumlah wilayah di Jawa Timur selama musim kemarau tahun depan.
Suli Da’im mengapresiasi langkah awal BPBD Jatim yang dinilai telah responsif memetakan daerah rawan kekeringan dan menyiapkan mitigasi sejak dini.
“Kami mengapresiasi langkah cepat BPBD Jawa Timur di bawah koordinasi Pak Gatot Soebroto yang sejak awal sudah memetakan daerah rawan kekeringan dan menyiapkan mitigasi. Ini penting karena ancaman tahun ini diprediksi lebih berat dibanding tahun sebelumnya,” ungkap Suli Da’im, Jumat (29/5/2026).
Berdasarkan data BPBD Jatim, potensi kekeringan pada 2026 diprakirakan berdampak pada 916 desa di 29 kabupaten di Jawa Timur. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dengan durasi kemarau yang panjang sehingga berpotensi memicu kekeringan ekstrem hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sejumlah daerah juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan, di antaranya Kabupaten Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan.
Politisi PAN tersebut menilai persoalan kekeringan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih, tetapi juga mengancam sektor pertanian, kesehatan masyarakat, hingga perekonomian warga desa.
“Kalau kekeringan ini tidak diantisipasi sejak awal, dampaknya akan luas. Bukan hanya masyarakat kesulitan air bersih, tetapi hasil pertanian turun, peternakan terdampak, bahkan bisa memicu persoalan sosial baru,” katanya.
Suli Da’im meminta pemerintah daerah lebih proaktif menyiapkan distribusi bantuan air bersih sebelum kondisi memasuki fase kritis, terutama di wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan hingga pemerintah kabupaten/kota.
“Mitigasi kekeringan tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD. Harus ada kerja kolaboratif. Mulai pemetaan sumber air, optimalisasi embung, sumur bor, irigasi, sampai edukasi masyarakat tentang penghematan air,” tegasnya.
Selain ancaman kekeringan, DPRD Jatim juga mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan rawan, khususnya wilayah Tapal Kuda dan Pantura.
“Kita tidak boleh menunggu kebakaran besar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi prioritas. Kalau perlu kesiapan water bombing dan personel lapangan sudah dipetakan sejak sekarang,” ujarnya.
Suli Da’im berharap kesiapsiagaan pemerintah daerah mampu meminimalkan dampak kekeringan sehingga masyarakat tidak mengalami krisis air berkepanjangan saat puncak musim kemarau.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
