MALANG (Lentera) - Berbagai program intervensi telah digencarkan untuk menekan angka stunting di Kota Malang. Namun hingga kini, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat mengakui prevalensi stunting masih stagnan di kisaran 8 persen. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pendampingan yang dilakukan.
"Dari intervensi spesifik dan sensitif sudah dilakukan. Namun, pergerakan kurva stunting di Kota Malang lurus-lurus saja, ada di angka 8,17 persen kemudian per bulan naik lagi 8,1 sekian persen, turun lagi sedikit. Masih belum menunjukkan suatu penurunan yang landai sebenarnya," ujar Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, Selasa (26/5/2026).
Secara jumlah, Husnul menyebutkan terdapat sekitar 2.600 hingga 2.800 anak stunting dari total sekitar 36 ribu anak di Kota Malang.
Dijelaskannya, selama ini intervensi yang dilakukan tidak hanya berasal dari Dinas Kesehatan melalui program intervensi spesifik, tetapi juga melibatkan OPD lain melalui intervensi sensitif. Menurutnya, pola kolaborasi lintas sektor tersebut sejatinya sudah berjalan cukup baik.
Namun demikian, terdapat kendala utama yang membuat penanganan stunting belum maksimal, yakni pengawasan asupan makanan anak yang tidak dapat dipantau secara penuh setiap hari.
"Kalau dari program intervensi spesifik kami rasa sudah oke. Tetapi kami tidak bisa memantau pemberian asupan untuk anak setiap harinya ataupun setiap jam makan," katanya.
Karena itu, pihaknya kini memperkuat kolaborasi bersama Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Pendamping PKH dinilai memiliki kedekatan langsung dengan keluarga penerima manfaat sehingga diharapkan dapat memastikan pola pemberian makanan bagi anak stunting berjalan sesuai anjuran.
Menurut Husnul, salah satu persoalan yang masih ditemukan di lapangan adalah porsi makanan tambahan untuk anak stunting yang dibagi untuk kebutuhan anggota keluarga lain. Padahal, asupan tersebut seharusnya dikonsumsi habis oleh anak dalam satu waktu makan.
"Dari pendampingan itu kami harapkan satu porsi makanan yang memang untuk anak stunting tidak terbagi di lain waktu ataupun dengan anggota keluarga lain," jelasnya.
Selain menggandeng OPD, Dinkes sebelumnya juga telah melibatkan perguruan tinggi melalui program Kampus Bergerak Peduli Stunting (Kabar Penting). Dalam program tersebut, sebanyak 16 perguruan tinggi berbasis kesehatan diterjunkan untuk mendampingi 16 wilayah puskesmas di Kota Malang.
Di sisi lain, Pemkot Malang kini juga mulai mendorong target New Zero Stunting di sejumlah wilayah. Dua kelurahan yang diprioritaskan, yakni Kelurahan Rampal Celaket dan Kelurahan Sawojajar.
Berdasarkan hasil bulan timbang terakhir, di Kelurahan Rampal Celaket masih ditemukan 2 anak stunting, sedangkan di Kelurahan Sawojajar terdapat 3 anak stunting. Husnul menargetkan 5 anak tersebut dapat segera keluar dari status stunting agar kedua wilayah bisa mendeklarasikan diri sebagai kawasan New Zero Stunting.
"Yang kami harapkan tidak ada lagi stunting baru. Risiko stunting juga tetap kami intervensi sehingga tidak menjadi stunting," tegasnya.
Reporter: Santi Wahyu
.jpg)
