TEHERAN(Lentera) -Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei menegaskan Teheran tidak mencari konsesi dari AS untuk mengakhiri perang, melainkan hanya menuntut hak.
Esmaeil Baqaei ditunjuk oleh Iran sebagai juru bicara baru tim negosiasi Republik Islam pada hari Jumat (22/5/2026).
"Kami ingin hak-hak kami dipulihkan. Selama lima dekade terakhir, kami berada di bawah apa yang mereka sebut sebagai 'sanksi yang melumpuhkan',” kata Baqaei.
Dia menyebut Amerika selalu menuding Teheran memiliki senjata nuklir yang berdasarkan fakta tidak terbukti sama sekali.
“Sanksi ini diberlakukan dengan berbagai dalih, terutama apa yang mereka sebut 'ancaman nuklir Iran', padahal kenyataannya tidak ada ancaman nuklir dari Iran terhadap aktor mana pun di kawasan atau dunia," lanjutnya.
Ia menegaskan kembali tuntutan Iran untuk kesepakatan mengakhiri perang yang dilancarkan bersama oleh AS dan Israel pada 28 Februari.
Di antaranya adalah "pengakhiran tindakan kriminal Amerika Serikat terhadap rakyat Iran; sanksi harus dicabut, dan aset Iran yang dibekukan harus dibebaskan dan dikembalikan ke negara tersebut."
Baqaei juga mengatakan Washington harus mengambil langkah untuk mengakhiri blokade terhadap pelabuhan dan kapal Iran sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian apa pun.
Dia menyebutnya tindakan AS tersebut sama sekali bertentangan dengan hukum internasional.
Perang Amerika Serikat dan Iran
Ketegangan di Timur Tengah terjadi setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari 2026.
Teheran kemudian membalas dengan serangan yang menargetkan Israel serta sekutu AS di Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz bagi sebagian besar pelayaran internasional.
Washington dan Teheran kemudian melakukan gencatan senjata selama dua minggu dan mengadakan perundingan di Islamabad, Pakistan, pada 11 April 2026.
Dikutip dari Kompas (Sabtu, 23/5/2026), perundingan AS dan Iran menemui jalan buntu karena Teheran menolak membuka Selat Hormuz dan menghentikan program uranium.
Presiden AS Donald Trump kemudian memerintahkan militernya untuk memblokade selat Hormuz mulai Senin (13/4/2026).
Blokade tersebut berlaku untuk kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
