SIDOARJO (Lentera) - DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar sidang paripurna penyampaian 29 rekomendasi, atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, pada Kamis (16/4/2026) siang.
Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih didampingi tiga Wakil Ketua H. Suyarno, H. Kayan, dan H. Warih Andono ini, berlangsung lancar mulai pukul 14.00 WIB. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sidoarjo H. Subandi, jajaran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkompinda.
Melalui juru bicaranya, H. M. Rojik menyampaikan, bahwa rekomendasi tersebut ditujukan kepada eksekutif sebagai bahan perbaikan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Ruang lingkup rekomendasi meliputi perbaikan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, peraturan daerah, hingga penyempurnaan kebijakan strategis kepala daerah.
“Penyusunan rekomendasi ini merupakan wujud nyata dan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar politikus PKB yang akrab disapa Abah Rojik ini.
Lebih lanjut, Abah Rojik membeberkan bahwa dari 29 poin rekomendasi, urusan pendidikan dan kesehatan menjadi titik tekan utama yang harus mendapat perhatian serius dari Pemkab Sidoarjo.
Di bidang pendidikan, masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi permasalahan serius. DPRD mendesak OPD terkait mengambil langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan melalui program penjangkauan, pencegahan putus sekolah, serta perluasan akses pendidikan inklusif.
Selain itu, diperlukan penguatan program beasiswa, termasuk program 10.000 beasiswa kuliah, kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha, serta program afirmasi untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi.
Meskipun capaian indeks infrastruktur pendidikan dalam LKPJ mencapai 96,37 persen dari target 90,67 persen, namun dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual. Pasalnya, masih terdapat kerusakan signifikan, yakni 434 ruang kelas SDN dan 170 ruang kelas SMPN dalam kondisi rusak. Oleh karena itu, DPRD meminta perbaikan infrastruktur tersebut menjadi prioritas.
Sementara di sektor kesehatan, DPRD menyoroti pembangunan dua Puskesmas yang diminta direalisasikan pada tahun 2026. Selain itu, legislatif meminta eksekutif lebih serius menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit (RS) yang sempat tertunda.
“Kami minta dengan tegas RS Sedati harus selesai tahun ini dan mulai bisa dioperasionalkan 2027. OPD terkait harus memastikan kesiapan sumber daya manusianya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sidoarjo, Subandi meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD sebagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan program pembangunan ke arah yang lebih baik.
Reporter: Teguh/Editor: Ais
.jpg)
