JAKARTA (Lentera) - Klaim pemerintah terkait stok aman dari minyak goreng MinyaKita, menuai sorotan dari kalangan pedagang. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menilai, persoalan utama bukan terletak pada stok, melainkan distribusi yang dinilai belum merata dan kerap tersendat di lapangan.
Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta, Miftahudin, menegaskan polemik kelangkaan MinyaKita tidak seharusnya diarahkan kepada pedagang pasar tradisional. Menurutnya, pedagang justru menjadi pihak yang paling terdampak dari ketidakseimbangan pasokan.
"Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa pedagang bukan penentu distribusi, melainkan pihak yang paling terdampak dari setiap kebijakan dan gangguan pasokan," ujar Miftahudin dalam pernyataan resminya, melansir Blooberg, Kamis (16/4/2026).
Dikatakannya, berdasarkan pengamatan di lapangan, masih ditemukan ketidakseimbangan pasokan pada sejumlah momentum tertentu. Kondisi ini menunjukkan persoalan tidak hanya berhenti pada ketersediaan stok secara nasional, tetapi juga pada kelancaran distribusi hingga ke tingkat pasar.
Menurut Miftahudin, distribusi yang belum optimal menjadi faktor utama yang menyebabkan MinyaKita sulit dijangkau oleh pedagang. Padahal, distribusi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga yang memiliki mandat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, termasuk Perum Bulog.
Ia menekankan, narasi "stok aman" yang terus disampaikan pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
Bahkan, narasi tersebut dikhawatirkan dapat menyudutkan pedagang pasar tradisional seolah-olah menjadi penyebab kelangkaan di lapangan.
"Kami mengingatkan, jangan sampai narasi ‘stok aman’ justru berujung pada penyudutan pedagang pasar tradisional. Sebab, pedagang tidak memiliki kapasitas untuk mengatur suplai, apalagi mempengaruhi distribusi dalam skala besar," tegasnya.
Lebih lanjut, Miftahudin menyebut pedagang pasar tradisional merupakan bagian penting dalam ekosistem pangan nasional. Mereka berada di garis depan dalam melayani kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi pihak pertama yang merasakan dampak dari kebijakan yang tidak berjalan optimal.
Ketika distribusi tersendat, pedagang tidak memiliki banyak pilihan selain menjual komoditas pengganti. Hal ini juga terjadi pada MinyaKita, di mana sejumlah pedagang terpaksa menjual minyak goreng merek lain dengan harga lebih tinggi akibat pasokan yang terhenti.
"Kondisi ini tentu merugikan pedagang dan konsumen. Pedagang harus menyesuaikan dengan ketersediaan barang, sementara masyarakat harus membeli dengan harga yang lebih mahal," imbuhnya.
IKAPPI pun meminta pemerintah untuk tidak menjadikan pedagang sebagai pihak yang disalahkan dalam polemik MinyaKita. Sebaliknya, perbaikan harus difokuskan pada sistem distribusi agar pasokan dapat tersalurkan secara merata dan berkelanjutan.
"Pedagang bukan sumber masalah. Mereka justru korban dari sistem yang belum berjalan dengan baik. Karena itu, fokus perbaikan harus diarahkan pada penguatan distribusi," kata Miftahudin.
Sebelumnya, sejumlah pedagang di berbagai pasar tradisional mengeluhkan terhentinya pasokan MinyaKita dari distributor. Kelangkaan tersebut berdampak langsung pada ketersediaan barang di lapak-lapak pedagang.
Editor: Santi
.jpg)
