SURABAYA (Lentera) – DPRD Kota Surabaya mendorong penguatan peran Koperasi Merah Putih sebagai ujung tombak distribusi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat kelurahan.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menilai koperasi memiliki potensi besar karena keberadaannya telah menjangkau hampir seluruh wilayah kelurahan di Kota Pahlawan.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar koperasi dilibatkan secara aktif dalam program pasar murah yang rutin digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Menurutnya, langkah tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penghubung antara program pemerintah dan kebutuhan warga.
“Selama ini Pemkot Surabaya sudah aktif menggelar pasar murah. Ke depan, koperasi Merah Putih perlu dilibatkan agar manfaatnya lebih luas dan tepat sasaran,” ujar Bahtiyar, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, pelibatan koperasi tidak hanya akan memperkuat distribusi komoditas seperti beras, minyak goreng, dan daging, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam memberdayakan ekonomi berbasis komunitas.
Namun, Bahtiyar mengakui bahwa pengembangan Koperasi Merah Putih di Surabaya masih menghadapi sejumlah kendala. Dari sisi operasional, beberapa koperasi belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi anggota, hingga belum adanya arah pengelolaan yang jelas.
“Kondisi ini perlu mendapat perhatian bersama. Diperlukan pendampingan dan kolaborasi agar koperasi bisa lebih aktif dan berdaya,” jelasnya.
Selain persoalan internal koperasi, tantangan juga muncul dari aspek infrastruktur. Berdasarkan data yang dihimpun, dari target pembangunan 153 gerai Koperasi Merah Putih di Surabaya, hingga saat ini baru sekitar 20 gerai yang terealisasi.
Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan lahan. Pembangunan satu gerai koperasi membutuhkan lahan sekitar 400 meter persegi, sementara sebagian besar aset milik pemerintah kota hanya memiliki luas 200 hingga 300 meter persegi.
“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Perlu ada penyesuaian kebijakan agar pembangunan gerai tetap bisa berjalan sesuai kondisi riil di Surabaya,” jelasnya.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan di lapangan. Tanpa sinergi yang kuat, program prioritas tersebut dikhawatirkan tidak dapat berjalan optimal.
Saat ini, sebagian Koperasi Merah Putih masih memanfaatkan ruang terbatas, seperti menempel di kantor kelurahan atau fasilitas umum lainnya. Kondisi tersebut dinilai belum ideal untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha koperasi secara berkelanjutan.
Untuk itu, ia mendorong adanya perencanaan ulang terkait kebutuhan lahan, termasuk kemungkinan penerapan skema alternatif atau standar yang lebih fleksibel.
Bahtiyar juga mengusulkan agar perangkat daerah seperti Dinas Koperasi dan Perdagangan lebih aktif membangun komunikasi dengan pengurus koperasi, termasuk melalui forum rembuk sebelum pelaksanaan pasar murah.
“Dengan duduk bersama, penyaluran program bisa dilakukan melalui koperasi di masing-masing kelurahan, sehingga lebih efektif,” ujarnya.
Ia optimistis, jika kolaborasi antara pemerintah dan koperasi dapat berjalan dengan baik, maka Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi pelengkap program, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. “Dampaknya bukan hanya pada distribusi sembako, tetapi juga pada penguatan ekonomi warga secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
