SURABAYA (Lentera) -Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang 2025, khususnya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.
Dalam rapat paripurna, Juru Bicara Fraksi PKB, Ahmad Athoillah, menilai capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Dalam RPJMD telah ditetapkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di angka 74,00-74,17, namun realisasinya hanya menyentuh angka 73,43," ungkapnya, Kamis (09/04/2026).
Pria yang akrab disapa, Gus Atho’ menegaskan bahwa IKLH merupakan salah satu dari delapan indikator kinerja utama (IKU) Pemprov Jatim, sehingga capaian di sektor lingkungan menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
Ia juga mengkritik klaim Pemprov Jatim yang menyebut adanya kemajuan signifikan di bidang lingkungan, termasuk berbagai penghargaan nasional yang diraih, karena dinilai tidak sejalan dengan capaian indikator utama yang belum terpenuhi.
"Fakta data tidak bisa dibohongi: target yang telah disepakati tidak tercapai. Ketidaktercapaian ini mencerminkan bahwa kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan masih bersifat parsial, tidak terintegrasi, dan lemah dalam pengawasan serta penegakan aturan di lapangan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut belum tercapainya target tersebut juga dipengaruhi lemahnya koordinasi antara pemerintah dengan pegiat lingkungan di tingkat akar rumput, seperti pegiat perhutanan sosial, pelestari mata air, hingga komunitas konservasi hutan.
Fraksi PKB pun mempertanyakan komitmen Pemprov Jatim dalam memberikan dukungan nyata kepada para pegiat lingkungan, baik dalam bentuk rekognisi maupun kebijakan pemberdayaan.
"Sangat ironis jika instrumen kebijakan pembangunan lingkungan kita justru gagal merangkul dan memberikan dukungan kebijakan yang nyata terhadap stakeholder yang bergerak di lapangan ini," kata dia.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PKB mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera melakukan langkah perbaikan yang konkret dan terukur.
"Pertama, kami mendesak penguatan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih sistematis dan lintas sektor, bukan hanya sekadar imbauan," tuturnya.
Selain itu, pengawasan terhadap industri dinilai perlu diperketat melalui pendekatan berbasis risiko, disertai penegakan sanksi administratif yang tegas tanpa pengecualian bagi pelanggar.
"Ketiga, pemerintah provinsi harus merumuskan skema dukungan dan pemberdayaan bagi masyarakat pegiat lingkungan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan," pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
