JAKARTA (Lentera) - Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama hari libur sekolah dinilai tidak efektif. Untuk itu, pemerintah melalui hasil evaluasi lintas kementerian, resmi mengubah skema penyaluran MBG yang tidak lagi diberikan pada saat hari libur sekolah.
"Dalam rangka perbaikan dan efektivitas pelaksanaan, kalau sebelumnya MBG diberikan enam hari termasuk hari libur, ternyata kurang efektif," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melansir Antara, Kamis (2/4/2026).
Ditegaskannya, mulai saat ini distribusi MBG untuk siswa hanya dilakukan saat hari aktif sekolah. Artinya, tidak ada lagi penyaluran pada hari libur, termasuk saat libur panjang seperti Lebaran kemarin.
"Kalau libur Lebaran diberikan juga tidak efektif. Jadi diputuskan hanya di hari sekolah, saat murid datang," tegasnya.
Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku bagi kelompok rentan yang masuk kategori prioritas.
Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG selama libur sekolah yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 52.1 Tahun 2025, distribusi tetap berjalan untuk kelompok tertentu.
Kelompok tersebut, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita yang tergabung dalam kategori 3B. Mereka tetap menerima MBG selama enam hari dalam sepekan tanpa terpengaruh kalender akademik.
Sementara itu, untuk siswa dan santri, distribusi tetap dimungkinkan selama masa libur apabila pihak sekolah atau pesantren bersedia membuka layanan kehadiran untuk pendistribusian.
Di sisi lain, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, seperti wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi.
Pria yang akrab dengan sapaan Zulhas ini menyebut, dalam kondisi tertentu, pemerintah membuka peluang penambahan hari distribusi MBG di luar lima hari sekolah, khusus untuk wilayah-wilayah tersebut.
"Tetapi untuk daerah 3T dan yang tingkat stunting-nya tinggi, bisa saja ditambah satu hari. Karena kondisi kemiskinan dan kebutuhan gizinya lebih tinggi, jadi ada perlakuan khusus," jelasnya.
Menurutnya, fleksibilitas ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka stunting sekaligus memastikan intervensi gizi tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia memastikan skema penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tidak mengalami perubahan, karena selama ini dinilai berjalan baik dan memberikan dampak signifikan.
"Memang perlu penyempurnaan, tapi untuk ibu hamil, menyusui, dan balita ini sangat penting karena menentukan masa depan anak-anak kita dan masa depan Indonesia," katanya.
Editor:Santi,ist
.jpg)
