SURABAYA (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merotasi dan melantik 78 pejabat untuk mempercepat kinerja birokrasi serta memastikan program prioritas berjalan lebih efektif dan terukur.
Dari jumlah tersebut, mencakup tujuh pejabat eselon II (JPT Pratama) serta 71 pejabat eselon III dan IV yang dilantik di Graha Sawunggaling, Kamis (2/4/2026).
“Rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi dan percepatan kinerja. Kami pastikan setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat sesuai kompetensinya,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Menurutnya, rotasi bukan sekadar penyegaran, melainkan bagian dari strategi organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, terutama di tengah sejumlah pejabat yang akan memasuki masa purna bakti.
Ia menekankan setiap pejabat harus bekerja selaras dengan target kinerja yang jelas dan terukur. Menurutnya, Pemkot Surabaya saat ini membutuhkan kecepatan sekaligus ketepatan dalam mengeksekusi program.
“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya, bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegasnya.
Eri juga mengingatkan seluruh kebijakan harus berdampak langsung pada masyarakat, terutama di tingkat bawah. Ia menekankan peran Rukun Warga (RW) dalam menyelesaikan persoalan, termasuk melalui penguatan Kampung Pancasila.
“Tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, tidak boleh ada stunting tanpa intervensi, dan tidak boleh ada warga yang kesulitan makan atau biaya sekolah,” tuturnya.
Selain itu, ia meminta jajarannya meninggalkan pola kerja yang bersifat administratif semata tanpa hasil nyata. Kinerja, kata dia, harus berbasis output dan outcome yang terukur.
“Sekarang tidak ada lagi ruang untuk kerja tanpa output dan outcome. Semua harus terukur,” ujarnya.
Dalam pengisian jabatan, Pemkot Surabaya memilih berhati-hati dengan masih menempatkan sejumlah posisi sebagai pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu evaluasi kinerja sebelum dilakukan lelang jabatan.
“Saya tidak ingin gegabah. Lebih baik dilihat dulu hasil kerjanya,” tambahnya.
Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap bulan. Pejabat yang tidak menunjukkan capaian dalam waktu tiga bulan akan diganti.
Mulai 7 April, seluruh jajaran diminta mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas, seperti penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian bebas parkir liar, penerapan parkir non-tunai, hingga peningkatan standar pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS).
Seluruh program tersebut harus didukung sistem satu data yang akurat. “Camat dan lurah harus bergerak cepat dengan target penyelesaian maksimal satu minggu. Tidak ada lagi alasan keterlambatan,” tegas Eri.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian melakukan evaluasi di semua level, termasuk oleh Sekretaris Daerah, demi memastikan roda pemerintahan berjalan optimal. “Semua harus berani dievaluasi demi hasil yang lebih baik,” pungkasnya.
Diketahui, dari tujuh pejabat eselon II yang dirotasi, di antaranya, yakni Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial, kemudian Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Selanjutnya, dr Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Bappeda, serta Irvan Wahyudrajad sebagai Kepala Disdukcapil.
Reporter: Amanah/Editor:Santi
.jpg)
