JAKARTA (Lentera) - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan Indonesia belum berada dalam kondisi darurat energi, di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
"Kalau bilang darurat, belum. Tapi kita harus siap-siap terus ke depan. (Saat ini) APBN kita masih tahan. Saya enggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada, sampai titik yang mungkin nanti harga minyaknya tinggi sekali," ujar Purbaya, mengutip ANTARA, Rabu (25/3/2026).
Diketahui, Filipina telah menetapkan status darurat energi nasional pada 24 Maret 2026. Kebijakan tersebut diambil akibat terganggunya pasokan bahan bakar yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
Namun, Purbaya menilai kondisi Indonesia berbeda. Ia menekankan indikator darurat energi bukan semata-mata ditentukan oleh kenaikan harga minyak, melainkan terganggunya pasokan energi secara fisik.
"Darurat energi itu bukan di APBN. Maksudnya kalau suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, tapi kalau suplainya nggak ada. Sekarang ini masih ada suplai, jadi belum bisa dibilang darurat," jelasnya.
Menurutnya, selama rantai pasok energi global masih berjalan dan Indonesia tetap memperoleh suplai, maka situasi belum masuk kategori krisis. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Purbaya menegaskan, pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap harga serta distribusi energi dunia. Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan tanpa harus mengambil kebijakan prematur.
Dari sisi kebijakan domestik, Purbaya memastikan belum ada rencana perubahan pada subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah memilih menjaga stabilitas anggaran sambil menunggu perkembangan situasi global yang lebih jelas.
"Setahu saya enggak ada (perubahan kebijakan). Jadi saya bilang, jangan diganggu dulu anggaran. Ini masih terlalu dini," tegasnya.
Sementara itu, dari aspek asumsi makro dalam APBN 2026, Purbaya mengungkapkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) saat ini berada di kisaran 74 dolar AS per barel. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding asumsi awal APBN yang berada di sekitar 70 dolar AS per barel.
Meski terjadi selisih sekitar 4 dolar AS per barel, pemerintah menilai kenaikan tersebut masih dalam batas aman dan dapat dikelola oleh fiskal negara.
"Iya (sekitar 74 dolar AS per barel). Jadi melewati asumsi sekitar 4 dolar. Nanti kalau naiknya tinggi sekali, baru kita hitung lagi berapa," katanya.
Editor:Santi
.jpg)
