Antisipasi Gejolak Ekonomi Global, Fraksi PDIP Surabaya Dorong Penggunaan APBD Sentuh Kebutuhan Masyarakat

SURABAYA (Lentera) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya mendorong agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pernytaan ini sebagai  tindak lanjut  instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait kewaspadaan terhadap potensi dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang dapat memicu gejolak ekonomi global.

“Hal-hal yang tidak terlalu mendesak bisa ditunda. Anggaran harus diprioritaskan pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP, Saifuddin Zuhri, yang juga menjabat Sekretaris DPC PDIP Surabaya, Rabu (11/3/2026).

Pria yang akrab disapa Ipuk ini mengatakan instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 963/IN/DPP/III/2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi Darmadi Durianto.

Dia menandaskan bahwa DPP PDIP meminta seluruh kader partai yang berada di pemerintahan daerah, baik kepala daerah maupun pimpinan DPRD dari Fraksi PDIP, untuk mencermati potensi dampak konflik di Timur Tengah, khususnya terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia yang dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

“Kenaikan harga minyak dunia bisa berdampak pada banyak sektor. Karena itu, kader PDIP di daerah diminta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran,” ujar

Ia menjelaskan, setiap kenaikan satu dolar Amerika Serikat pada harga minyak mentah dunia berpotensi menambah beban subsidi minyak di Indonesia hingga sekitar Rp7 triliun. Kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya biaya distribusi barang, hingga berdampak pada harga bahan pangan.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta melakukan analisis komprehensif terhadap potensi dampak fiskal terhadap APBD, termasuk kemungkinan meningkatnya belanja subsidi, belanja operasional, hingga belanja pelayanan publik.

Fraksi PDIP DPRD Surabaya juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga bahan pokok di tengah potensi meningkatnya biaya distribusi akibat gejolak harga energi.

Menurut Ipuk, prioritas anggaran daerah perlu diarahkan pada sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, serta penyediaan hunian layak.

Selain itu, penguatan program jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM juga menjadi perhatian penting dalam menghadapi potensi dampak ekonomi global.

“Efisiensi anggaran ini bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*)

Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi