Kadin PU Bina Marga Jatim : Jembatan Penghubung Ponorogo–Trenggalek yang Ambrol Bukan Kewenangan Provinsi

SURABAYA (Lentera) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Edy Tambeng Widjaja, menyebut jembatan penghubung Ponorogo–Trenggalek yang ambrol diterjang banjir awal Januari 2026 bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kondisi warga Dusun Purworejo, Desa Gedangan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, yang hingga kini masih mengandalkan jembatan gantung darurat hasil swadaya masyarakat. “Itu bukan kewenangan kita, itu bukan milik provinsi. Itu bukan jalan provinsi,” ungkap Edy saat dikonfirmasi usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (18/02/2026).

Jembatan sepanjang 70 meter dengan lebar 2,5 meter itu sebelumnya menjadi akses utama warga menuju Dusun Pegat, Desa Depok, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Pondasi di salah satu sisi jembatan hanyut akibat derasnya arus sungai saat banjir, sehingga memutus jalur pendidikan, ekonomi, dan layanan kesehatan warga.

Lebih lanjut, Edy menegaskan perlunya penelusuran administratif sebelum ada intervensi dari pemerintah provinsi. “Harus kita urut siapa yang membangun, sejarahnya bagaimana. Nanti misalkan itu diakui salah satu kabupaten, lalu dari kabupaten itu meminta bantuan kepada provinsi,” katanya.

Ia juga menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu tindakan dari Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “Pemprov masih tunggu tindakan dari Bakorwil,” ujarnya.

"Nantinya jika sudah ada salah satu kabupaten yang menyatakan itu termasuk wilayahnya, lalu mengajukan perbantuan ke Pemerintah Provinsi, maka akan kita bantu," pungkasnya. (*)

Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi